Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga keuangan mikro (LKM) disebut kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini membuat LKM kalah bersaing dengan lembaga jasa keuangan nonbank lainnya dan pada akhirnya berakibat pada kerugian.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat LKM saat ini semakin tenggelam semenjak marak produk pinjaman yang juga menyasar masyarakat level bawah, terlebih produk pinjaman yang menggunakan teknologi.
"Ini kekurangan dari LKM yang masih sulit untuk adaptasi dengan teknologi. Akibatnya, banyak LKM yang tidak bertahan. Bahkan beberapa bulan terakhir, industri LKM banyak mengalami kerugian, khususnya koperasi," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKM konvensional per Agustus 2024 mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp3,52 miliar.
Kerugian itu melanjutkan rentetan tren pada periode sebelumnya yang juga mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp3,13 miliar per April 2024, Rp8,46 miliar per Desember 2023 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp15,70 miliar per Agustus 2023.
Dari sisi kinerja penyaluran pinjaman, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp1,03 triliun, naik tipis dibanding Rp1 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kenaikan penyaluran tersebut juga diikuti oleh aset LKM yang juga tumbuh secara tahunan, yakni dari Rp1,50 triliun per Agustus 2023 menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024.
"Saya sebenarnya banyak berharap lembaga keuangan mikro mampu menjadi garda terdepan dalam penyaluran pinjaman di level desa, termasuk ke pelaku UMKM," kata Huda.
Harapan Huda tersebut didasarkan pada karakteristik LKM yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat desa dan UMKM karena cakupan dari penyaluran mereka yang sangat mendasar.
"Meskipun memang bunga di LKM masih sangat tinggi jika dibandingkan program pemerintah seperti KUR. Karena mempunyai akses ke tingkat desa dan pelaku UMKM, LKM ini seharusnya bisa menjadi langkah awal penetrasi produk keuangan dalam negeri," pungkasnya.