Punya Dana Kelolaan Rp30,9 Triliun, Syailendra Capital Tertarik Berbisnis DPLK

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan manajer investasi, Syailendra Capital bersiap masuk ke ekosistem dana pensiun di Indonesia. Syailendra Capital menyatakan minatnya menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Gunanta Afrima, Direktur Syailendra Capital menjabarkan per Desember 2024 dana kelolaan atau asset under management (AUM) yang dimiliki telah mencapai Rp30,9 triliun. Angka tersebut telah mencukupi batas ketentuan nilai AUM sebesar Rp25 triliun yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada prinsipnya, kami tertarik [menyelenggarakan DPLK] mengingat visi Syailendra yang ingin selalu berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi setiap investor sehingga bisa mencapai tujuan keuangannya, termasuk memiliki dana pensiun yang mumpuni. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap akhir kajian internal agar lebih matang ketika memang bisa dieksekusi," kata Gunanta kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

Adapun ketentuan kriteria manajer investasi yang bisa menyelenggarakan DPLK ini diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun. Gunanta menilai adanya regulasi ini menjadi peluang yang harus dioptimalkan manajer investasi, termasuk Syailendra Capital.

Apalagi, sambungnya, Syailendra Capital sebagai perusahaan manajer investasi telah memiliki skillset dalam mengelola dana, sehingga harapannya dapat membuat pasar menjadi lebih efisien. 

"Namun demikian, kami masih perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai proses yang diperlukan, khususnya dalam hal penjualan," tandasnya.

Gunanta melanjutkan, kehadiran manajer investasi di dalam ekosistem dana pensiun di Indonesia akan memberikan dampak yang positif. Dia menyoroti tantangan dana pensiun saat ini adalah masih rendahnya tingkat partisipasi peserta.

Mengutip data Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, Gunanta menjelaskan angka Indeks pensiun di Indonesia pada 2023 tercatat hanya sebesar 51,8 (grade C) dan masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dengan skor 76,3 (grade B+).

"Gap yang lebar ini harapannya bisa dipersempit dengan partisipasi aktif dari asset management," pungkasnya.