Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar bank-bank BUMN memiliki struktur komisaris yang ramping dan diisi oleh para profesional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komposisi komisaris di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.
Saat ini, Himbara diisi oleh empat perusahaan berstatus persero, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Baca Juga : Putrama Wahju Setyawan jadi Dirut BNI, Tantangan Likuiditas hingga Sinyal Perlambatan Ekonomi Menanti |
---|
"Arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," katanya usai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Airlangga menyebut, langkah tersebut disambut baik oleh pasar yang tecermin pada apresiasi harga saham bank-bank BUMN di pasar modal, seperti Bank Mandiri dan BRI.
Menurutnya, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank BUMN baru-baru ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dan jumlahnya lebih ramping dibandingkan dengan sebelumnya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa jajaran komisaris bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
"Itu arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur kementerian teknis UMKM," ujarnya.