Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset IFG Progress Financial Research merilis hasil kajian yang menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan asuransi kesehatan bagi perempuan di Indonesia.
Dari berbagai kajian empiris dalam riset tersebut menunjukkan fakta bahwa kepemilikan asuransi kesehatan di kalangan perempuan masih jauh dari merata, dengan berbagai faktor sosial-ekonomi sebagai determinan utama. Variabel seperti usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, status pekerjaan, status perkawinan, etnisitas, ukuran keluarga, serta keberadaan penyakit kronis berkontribusi terhadap kesenjangan dalam kepemilikan asuransi itu.
"Disparitas ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam industri asuransi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan," tulis riset tersebut dikutip Senin (12/5/2025).
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023, perempuan memiliki tingkat vulnerabilities (kerentanan) yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara persentase, perempuan memiliki keluhan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan angka yang lebih tinggi bagi perempuan yang tinggal di pedesaan.
Meskipun perempuan menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi, mereka juga mengalami unmet need layanan kesehatan dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Adapun unmet need merujuk pada individu yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas,namun tidak memperoleh pengobatan.
Persentase perempuan dalam kategori tersebut mencapai 5,36%, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 5,08%. IFG Progress menyebut, hal ini mencerminkan ketimpangan akses kesehatan antar gender yang membutuhkan perhatian khusus seperti inklusivitas dalam coverage asuransi kesehatan.
Baca Juga
Menariknya, dalam hal kepemilikan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, perempuan tercatat memiliki persentase sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase kepemilikan asuransi kecelakaan kerja pada perempuan mencapai 10,73%, dibandingkan 10,49% pada laki-laki. Sementara itu, kepemilikan asuransi kematian tercatat sebesar 8,42% pada perempuan, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 8,23%.
Namun, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase secara global yang mencapai 49% bagi perempuan menurut Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA).
IFG Progress mencatat, dalam perlindungan asuransi kesehatan publik yang terdiri dari BPJS Kesehatan dari segmen penerima bantuan iuran (PBI), BPJS Non-PBI dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menunjukkan kepesertaan perempuan sedikit lebih besar di atas laki-laki.
Dari 119 juta peserta BPJS PBI (data 2023), 50,12% adalah perempuan. Sedangkan, dari 65 juta peserta BPJS Non-PBI, sebanyak 50,73% adalah perempuan. Sementara itu, dari 17 juta peserta Jamkesda sebesar 50,25% merupakan perempuan.
Namun, kondisi sebaliknya terlihat pada skema asuransi kesehatan privat yang mencakup asuransi swasta dan asuransi kantor. Dalam kategori ini, perempuan justru memiliki tingkat kepemilikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari 1,5 juta pemilik asuransi swasta, sebesar 51,43% di antaranya adalah laki-laki. Sementara dari 7 juta pemilik asuransi kantor (asuransi kumpulan), sebanyak 51,81% di antaranya adalah laki-laki.
Sementara itu, berdasarkan data Susenas 2023, dari total 138 juta perempuan di Indonesia, sebanyak 41,8% tercatat sebagai peserta BPJS PBI, sebanyak 23,1% menggunakan BPJS Non-PBI, sebanyak 5,8% tercakup dalam Jamkesda, 2,4% memiliki asuransi kesehatan dari kantor, dan hanya 0,5% yang memiliki asuransi swasta. Sementara itu, masih ada 26,3% perempuan yang belum memiliki perlindungan asuransi kesehatan sama sekali.
Perempuan menunjukkan tingkat kerentanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, khususnya di wilayah pedesaan, ditinjau dari aspek keluhan kesehatan, tingkat morbiditas dan unmet need. Namun demikian, akses perempuan terhadap perlindungan asuransi terutama asuransi privat (asuransi swasta dan asuransi kumpulan/kantor) masih terbatas. "Khususnya bagi mereka yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal," tulis riset tersebut.
