Bisnis.com, JAKARTA – Papua Selatan menjadi provinsi yang mencatatkan pertumbuhan pembiayaan multifinance tertinggi dalam periode Januari-April 2024. Dalam periode tersebut, pembiayaan multifinance di Provinsi Papua Selatan tumbuh 86,39% year on year (YoY), melebihi pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 3,67% YoY.
Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), menjelaskan fenomena tersebut disebabkan salah satunya adalah karena adanya program lumbung pangan atau food estate di Indonesia Timur.
"Food estate di mana, di sana kan. Artinya di Papua sekarang menjadi satu tempat di mana pemerintah sedang punya program besar food estate. Dengan food estate itu pembelian alat berat banyak di situ," kata Suwandi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).
Tidak hanya pada pembiayaan alat berat, turunan dari aktivitas proyek food estate juga membuat kebutuhan akan kendaraan bermotor meningkat sehingga pembiayaan kendaraan juga turut mengucur ke wilayah tersebut.
"Kalau sudah pembelian alat berat di sana, berarti pekerjanya banyak di situ. Dengan pekerja yang banyak di situ, kebutuhan selain alat berat juga ada kebutuhan orang beli motor beli mobil, kan untuk operasional. Orang perlu kendaraan juga di sekitar wiayah operasionalnya," jelas Suwandi.
Adapun dalam skala nasional, pembiayaan multifinance per April 2025 tumbuh melambat 3,67% YoY menjadi Rp504,18 triliun, dibandingkan per April 2024 yang tumbuh 10,82% YoY dengan nilai Rp486,35 triliun.
Baca Juga
Meskipun pembiayaan multifinance di kawasan Indonesia Timur tumbuh signifikan, Suwandi menilai pertumbuhan besar tersebut tidak akan signifikan menopang kinerja industri dalam skala nasional.
"Untuk meningkatkan rata-rata nasional mungkin belum bisa berkontribusi besar seperti yang kita harapkan. Sekarang kan masih tumbuh 3,6% YoY [melambat]. Kita tahu populasi masyarakat Indonesia besarnya di Jawa," jelasnya.
Seperti yang Suwandi sebutkan, dalam periode Januari-April 2025 porsi penyaluran pembiayaan multifinance di Pulau Jawa mencapai 55,12% dengan nilai sebesar Rp292,53 triliun. Sisanya, sebesar 44,88% atau Rp238,21 triliun tersalurkan ke wiayah luar Pulau Jawa.
Dengan populasi dan pangsa pasar pembiayaan yang lebih besar, Suwandi melihat kondisi ekonomi dan daya beli di Pulau Jawa sedang tertekan yang berdampak pada kinerja pembiayaan industri multifinance.
"Jawa sendiri banyak pabrik, kita tahu pabrik-pabrik sendiri banyak yang mem-PHK karyawan. Pabrik-pabrik banyak yang bermasalah dengan kinerjanya, daya beli masyarakat turun karena banyak yang PHK. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Buying power di Jawa dan populasinya masih mayoritas dari total penduduk kita," tegasnya.
Sementara itu, dari sisi kualitas kredit atau non-performing financing (NPF) gross industri multifinance per April 2025 masih terkendali di level 2,43%. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang melambat, NPF gross tersebut juga mengecil dibandingkan dengan NPF Gross per April 2024 sebesar 2,82%.
Khusus untuk di wilayah Papua yang mencatatkan pertumbuhan pembiayaan tertinggi, Suwandi mengatakan perusahaan pembiayaan yang bermain di pasar Indonesia Timur pasti telah menghitung bagaimana pertumbuhan pembiayaan yang tinggi tidak berimplikasi pada peningkatan NPF. "Tentu pasti sudah ada perhitungan kalau masuk ke sana seperti apa satu dan lainnya," pungkasnya.
Sebagai informasi, lima sektor yang mencatat pembiayaan multifinance paling besar dalam periode Januari-April 2025 berturut-turut adalah sektor perdagangan mencapai Rp92,28 triliun, sektor penyewaan sebesar Rp53,66 triliun, industri pengolahan Rp52,19 triliun, sektor jasa lainnya Rp45,83 triliun dan sektor pertambangan sebesar Rp45,26 triliun.
