Bisnis.com, JAKARTA - Angsuran kredit perumahan yang dinilai terlalu tinggi menjadi tantangan dalam meningkatkan serapan sektor perumahan. Pemerintah dan bank pelat merah pun berinovasi agar cicilan KPR bisa mencapai Rp1 juta.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Hal ini agar permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.
"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi, memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30% penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.
"Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30% maksimum [penghasilan untuk cicilan], kan Rp1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang," jelasnya.
Dengan demikian, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.
Baca Juga
"Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga," lanjut Tiko.
Sementara itu, dia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh. Saat ini, harga rumah subsidi berada pada level Rp166 juta.
Tiko menyebut saat ini pemerintah mengusulkan supaya ada penyesuaian harga karena secara nilai material, bahan baku, segala macam memang dipandang sudah tidak memadai.
Diharapkan nantinya, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mendongkrak dari sisi permintaan untuk KPR dengan skema menurunkan angsuran per bulan, dengan menyesuaikan kembali tenor angsuran.
"Tenornya kita panjangin, 20-30 tahun. Untuk kita [angsuran] bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah itu, kan sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa harapkan penjualan bisa naik, itu yang lagi kita kerjakan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk memangkas biaya-biaya di depan yang ditanggung konsumen saat melakukan proses KPR.
Selain itu, ada juga penghapusan PPN dan biaya BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hal itu akan mempermudah dan mempermurah proses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Plt Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan saat ini kepemilikan rumah dengan skema KPR subsidi maupun nonsubsidi prospeknya sangat tinggi. Namun, memang diperlukan inovasi dalam produk keuangan yang diberikan oleh perbankan agar serapannya optimal.
Dia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif sehingga bisa diakses oleh masyarakat menengah maupun MBR. Tambok mencontohkan, Perumnas Samesta Pasadana yang saat ini sudah bisa menjual 1.500-an unit rumah dari proyeksi unit sebanyak 2.800 rumah.
"Jadi, kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Jadi, ya prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya, transportasinya juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol, sangat mendukung," pungkasnya.
