Kredit Macet Sektor Properti di Riau Capai 5%

Bisnis.com, PEKANBARU—Bank Indonesia Perwakilan Riau berharap perbankan di wilayah ini bisa menekan nilai non performing loan (NPL) atau kredit macet sektor di properti pada tahun ini, karena pada 2013 kredit macet di sektor properti Riau mencapai 5%. 

Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau Mahdi Muhammad mengatakan ada beberapa penyebab tingginya nilai kredit macet pada sektor properti tahun lalu, diantaranya penurunan daya beli akibat terjadinya beberapa kali penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. 

“Ini kami lihat menjadi penyebab kredit macet di sektor properti, tapi sejak akhir tahun lalu harga TBS sudah membaik, semoga pada 2014 angka kredit macet sektor properti bisa ditekan,” katanya, Kamis (16/1). 

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan tahun lalu yang mengakibatkan inflasi juga berpengaruh terhadap kredit di sektor properti. Menurutnya, inflasi yang terjadi tahun lalu sekitar 8,3% membuat daya beli masyarakat melemah. 

Masalah lain yang muncul, katanya, yaitu lambannya pengurusan sertifikat tanah yang juga menjadi kendala yang berdampak kepada naiknya angka kredit macet tahun lalu. Pengurusan sertifikat tanah menjadi bagian penting agar pertumbuhan sektor properti berjalan lancar. 

Mahdi mengatakan keluarnya kebijakan Bank Indonesia terkait loan to value (LTV) atau pengetatan pembiayaan perbankan terhadap pembangunan rumah tipe 70 meter persegi keatas akan sedikit mengerem masyarakat untuk membangun rumah mewah. 

Menurutnya, di Riau rumah mewah yang sering menjadi penyumbang angka kredit macet. Mahdi mengatakan rumah mewah sering sekali menjadi barang untuk dijadikan spekulasi untuk meraup untung lebih tinggi.

“Ini yang harus direm, karena sektor properti sangat beriko untuk bermasalah,” katanya. 

Mahdi mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan agar masyarakat ekonomi rendah bisa mendapatkan rumah yang memang dijadikan tempat tinggal bukan untuk investasi.

“Kan kasihan kalau lahan habis dibangun untuk rumah mewah, program pemerintah terkait rumah bersubsidi bisa tidak berjalan karena faktor lahan,” katanya.