Bisnis.com, MAKASSAR - Untuk memperkuat posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pembangunan atau pun infrastruktur, perlu dibentuk holding company yang menaungi seluruh BPD di Tanah Air.
Sunarsip, ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), mengemukakan pembentukan holding tersebut juga untuk mendukung pembangunan di daerah serta lebih mendukung pengembangan BPD.
Di sisi lain, total kepemilikan aset seluruh BPD di tanah air yang mencapai sekitar Rp400 triliun berada di posisi keempat di bawah Mandiri, BRI dan BCA.
"Pembentukan holding company ini juga bisa mengembalikan peran BPD sesuai dengan namanya sebagai bank pembangunan. Apalagi sejauh ini BPD ikut larut dalam irama bisnis bank-bank komersial pada umumnya," katanya saat Talkshow bertajuk 'BPD Jadi Regional Champion' yang digelar Harian Bisnis Indonesia Perwakilan Makassar, Kamis (27/2/2014).
Menurutnya, kendala yang paling krusial di hadapi BPD saat ini terletak pada permodalan dan kesulitan kesulitan memperoleh dana-dana jangka panjang dan murah melalui penerbitan obligasi lantaran Pemda cenderung tidak dapat memberikan penjaminan.
Dengan kondisi tersebut, sebagaian besar BPD juga belum mampu membiayai proyek infrastruktur yang berdurasi jangka panjang ataupun melakukan pengembangan maupun ekspansi.
Sunarsip menjelaskan, pembentukan holding bisa membuat BPD sebagai bank orientasi infrastruktur, di mana pada sejumlah negara, bank khusus seperti ini justru eksis dan mendominasi.
Dia mencontohkan Jerman, peran bank komersial di sana hanya sekitar 25% dari seluruh aset perbankan.
Selebihnya, dikuasai bank-bank pembangunan, seperti KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) di tingkat nasional dan di tingkat regional terdapat sparkassen (saving bank), landesbanken (semacam BPD), dan bank koperasi.
