Bisnis.com, JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana menerbitkan obligasi valuta asing (valas) senilai US$2 miliar untuk pengembangan jaringan listrik di sejumlah daerah.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menuturkan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor kelistrikan itu telah menyampaikan izin kepada pemerintah untuk menerbitkan global bond.
“Masih dibahas. Kalau bisa, [emisi obligasi] secepatnya direalisasikan karena pengembangan jaringan sedikit mendesak,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Jumat (4/4/2014).
Menurutnya, penerbitan obligasi menjadi salah satu sumber pendanaan ekspansi PLN setiap tahun. Selain itu, perseroan juga akan membiayai ekspansi dari anggaran penerimaan dan belanja negara dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Dia mengemukakan opsi menerbitkan obligasi valas dipilih karena PLN memang membutuhkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar untuk ekspansi. Meskipun demikian, dia belum bisa menjelaskan secara detail mengenai kebutuhan valas PLN pada tahun ini.
“Masalah yield menjadi hitung-hitungan manajemen, global bond juga kan ada pengaruh kurs. Itu perlu dipertimbangkan juga,” tuturnya.
Sebagai informasi, PLN telah menerbitkan obligasi konvensional berdenominasi rupiah sebanyak 13 kali dan obligasi syariah 6 kali senilai lebih dari Rp20 triliun hingga saat ini, serta global bonds enam kali senilai total US$6 miliar.
Saat dimintai konfirmasi, Direktur Utama PLN Nur Pamudji enggan menjelaskan rencana penerbitan global bond senilai US$2 miliar itu. “Sorry, saya belum bisa comment,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat.
Sebelumnya, dia menjelaskan hingga saat ini PLN masih menghitung untuk kembali mencari pendanaan dalam bentuk dolar AS.
“PLN tidak mau nanti tidak terserap proyek dan terjadi negative care, akibat selisih yang tinggi antara bunga yang harus dibayar dengan dana yang terserap proyek. Itu juga harus ada persetujuan dari PKLN [pinjaman komersial luar negeri], yang akan periksa pengajuan proyek yang menggunakan pendanaan dalam dolar,” jelasnya beberapa waktu lalu.
