Bisnis.com, JAKARTA - Sistem penghubung (bridging system) teknologi informasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baru diimplementasikan di lima rumah sakit di seluruh Indonesia hingga April 2014.
RS tersebut antara lain RS Umum Daerah Koja (Jakarta Utara), RSUP Persahabtan (Jakarta Timur), RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto, Jawa Tengah), RSUP Kandou (Manado, Sulawesi Utara) dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo (Makassar, Sulawesi Selatan).
Sebagai gambaran, jumlah RS di Indonesia mencapai sekitar 2.000. Sementara itu, jumlah RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah mencapai sekitar 1.500.
Direktur Teknologi BPJS Kesehatan mengatakan bridging system tersebut merupakan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan dua sistem yang berbeda mampu melakukan proses pada saat yang sama.
Sistem itu bertujuan meningkatkan efektivitas proses memasukkan data (entry data processing) serta efisiensi penggunaan sumber daya, namun tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem.
“Dalam bridging system juga ada transparansi, tapi tidak saling intervensi antara kedua sistem. Hubungan kedua sistem dikelola dengan web service yang akan membatasi juga akses masing-masing sistem, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga,” katanya, Kamis (8/5/2014).
Dadang mengatakan terdapat sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pengembangan bridging system. Proses antrian menjadi lebih cepat karena pendaftaran hanya di sistem RS, tidak melalui sistem BPJS, sehingga peserta lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan.
Sementara itu, keuntungan bagi pihak RS yaitu dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat sumber daya manusia serta sarana prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat.
“Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanya akurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim juga menjadi lebih cepat. Kemudian kecepatan pengolahan data dan informasi layanan juga bisa meningkat. Selain itu, ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” kata Dadang.
