Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta akan bersinergi membentuk dua entitas berbeda dengan tujuan untuk penyediaan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, sinergi itu memang harus ditempuh untuk mendukung sistem pembayaran nontunai pada transportasi massal.
"Kami targetkan akhir 2017 dua entitas itu akan terbentuk," ujarnya dalam pidato pada acara penandatanganan kerja sama antara BI, Kemenhub, dan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (6/9).
Secara rinci, entitas pertama terdiri dari perusahaan transportasi BUMN seperti Damri, Commuterline, Raillink, Light Rail Transit (LRT) yang akan dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Lalu, untuk entitas kedua terdiri dari Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta, dan PPD yang dipegang oleh Pempriv DKI Jakarta.
Agus mengatakan, nantinya pada akhir 2018, dua entitas itu akan terhubung dan menyediakan layanan yang terintegrasi penuh.
Baca Juga
"Kami optimistis masyarakat Jabodetabek akan menggunakan berbagai manfaat dari produk uang elektronik," ujarnya.
Di luar dua pembentukan entitas itu, ada juga integrasi konsorsium lain yang tengah digodok kementrian PUPR yakni, Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). Konsorsium itu akan digunakan untuk mempersiapkan transaski pembayaran tol nontunai.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan RI menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.
Jangka waktu kerja sama itu adalah lima tahun yang memiliki opsi untuk diperpanjang.
Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi.
Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan integrasi itu diharapakan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai.
"Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi," ujarnya.
