Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi kesulitan likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) menyebabkan bank ini butuh suntikan modal.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan Bank Banten sebagai bank dalam pengawasan khusus. Setidaknya bank ini butuh modal hingga Rp3 triliun hingga dinyatakan sehat.
"Bank Banten perlu modal Rp2,9 triliun, sejak 2018 kami anggarkan Rp110 miliar, tetapi saran dari pertemuan dengan OJK, ini tidak cukup. Harusnya ada kerja sama dengan pihak lain Rp3 triliun maksimal," ujarnya saat rapat dengan DPRD Banten, Sabtu (11/7/2020).
Dia pun menyebutkan dalam upaya menyehatkan kembali Bank Banten, Pemprov Banten pernah meminta bantuan kepada bank lain, yaitu Bank Mega dan Bank BNI.
Namun, upaya ini gagal karena tidak ada kesepakatan. Wahidin tidak menyebutkan alasan langkah ini gagal. Yang jelas, Bank Banten berada dalam pengawasan khusus otoritas karena tidak berkembang.
Wahidin menyatakan setelah Bank Banten jatuh ke dalam kondisi pengawasan khusus, maka pihaknya meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk membantu menyelamatkan bank daerah itu.
“Kalau tidak, bank ini dihapus dan ditangani LPS [Lembaga Penjamin Simpanan],” katanya.
Adapun, Pemprov Banten saat ini sedang memproses proses penyuntikkan dana senilai Rp1,5 triliun dari Rp1,9 triliun dari dana pemerintah yang dibutuhkan.
Sisa senilai Rp400 miliar, kata Wahidin, berasal dari pemegang saham publik dan kerja sama pihak lain.
Pemprov Banten akan mengkonversi dana kas daerah yang ada di Bank Banten senilai Rp1,5 triliun sebagai penyertaan modal kepada Banten Global Development, badan usaha milik daerah sebagai kendaraan pemerintah dalam bank daerah itu, yang selanjutnya disalurkan ke Bank Banten.
Dia pun berharap dengan rencana penyuntikan modal pemerintah ini menjadi harapan baru bagi Bank Banten. "Ini langkah awal, semoga menjadi harapan baru agar bank ini bisa ditangani bersama-sama oleh Pemprov Banten dan DPRD saat ini," katanya.
