Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Riau Kepri membukukan laba bersih Rp80,3 miliar pada kuartal I/2022. Bila dibandingkan dengan kuartal I/2021, capaian ini turun 5,1 persen.
Adapun torehan laba bank didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 20,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), atau menjadi Rp347 miliar.
Berdasarkan data laporan keuangan yang dipublikasikan di Bisnis Indonesia, pertumbuhan pendapatan bunga bersih tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan dalam menghimpun dana murah.
Dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari giro pada tiga bulan pertama 2022 tercatat sebesar Rp8 triliun, tumbuh 44,35 persen sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd). Sementara itu DPK yang berasal dari tabungan dan deposito masing-masing tercatat sebesar Rp6,59 triliun dan Rp11,3 triliun.
Adapun dari sisi aset, kinerja Bank Riau Kepri relatif tidak bergerak. Pada kuartal I/2022, Bank Riau Kepri mencatatkan aset sebesar Rp30,87 triliun, dengan kredit yang disalurkan sebesar Rp13,2 triliun, turun 4,74 persen dibandingkan dengan kuartal IV/2021.
Sebelumnya, pada 23 April lalu, Bank Riau Kepri menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021. Saat itu terdapat 5 mata acara, baik untuk RUPSLB maupun RUPST.
Untuk RUPSLB, agenda pertama yakni meminta persetujuan tambahan modal disetor yang telah disetorkan ke rekening perseroan. Agenda berikutnya, rapat meminta persetujuan rencana tambahan modal disetor tahun 2022 dan memberi kuasa kepada dewan komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal yang akan disetor pemegang saham.
Selanjutnya, agenda ketiga akan membahas mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan kegiatan usaha perseroan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan beberapa pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian, agenda keempat dalam RUPSLB bakal membahas penetapan pengurus dan dewan pengurus syariah PT Bank Riau Kepri Syariah.
Adapun agenda kelima untuk RUPSLB adalah meminta persetujuan pemberian kewenangan kepada pengurus perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait perubahan kegiatan usaha perseroan menjadi BUS.
