Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Riau Kepri baru saja mengumumkan akan melakukan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional (BUK) menjadi bank umum syariah (BUS).
Hal tersebut berdasarkan surat keputusan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional PT BPD Riau Kepri menjadi bank umum syariah PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.
“Terhitung mulai hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri akan melakukan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah secara resmi dan menyeluruh,” tulis manajemen dalam pengumuman, seperti dikutip pada Selasa (9/8/2022).
Perubahan kegiatan usaha perseroan juga membuat nama Bank Riau Kepri berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan BRK Syariah, diikuti dengan perubahan logo perseroan.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai perubahan menjadi bank umum syariah ini seiring dengan potensi pasar di Riau dan sekitar, serta arah kebijakan dari pemerintah daerah selaku pemegang saham pengendali BPD.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto memandang keputusan perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah sudah semestinya masuk ke dalam analisis bisnis.
“Kalau saya bilang ini langkah berani yang semoga sudah dipikirkan dengan matang, bukan dilandaskan sentimen,” kata Doddy kepada Bisnis, Selasa (9/8/2022).
Di samping itu, Doddy melihat bahwa Riau Kepri merupakan provinsi dengan penduduk yang mayoritas memeluk kepercayaan agama Islam. “Mungkin itu yang melatarbelakangi perubahan ke bank umum syariah,” ungkapnya.
Selain itu, Doddy menambahkan adanya partai politik yang berkuasa juga bisa menjadi kemungkinan perseroan mengubah kegiatan usaha menjadi syariah dari sebelumnya konvensional.
