Bisnis.com, JAKARTA — Citibank Indonesia menyalurkan kredit sebesar Rp650 miliar kepada Grup Djarum, yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), PT Iforte Solusi Infotek, PT BIT Teknologi Nusantara, dan PT Komet Infra Nusantara, yang merupakan anak perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) bagian dari Grup Djarum, pada Agustus 2022.
CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi mengatakan Indonesia tetap menjadi pasar utama bagi Citi. "Di sini, kami memiliki visi yang jelas untuk menjadi mitra perbankan ternama bagi institusi yang memiliki kebutuhan perbankan lintas wilayah dan terdepan dalam hal pengelolaan kekayaan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/9/2022).
xSekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara Monalisa Irawan mengungkapkan, transaksi antara Citi Indonesia dengan anak usaha perusahaan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan bukan transaksi material. Fasilitas pinjaman yang disediakan bagi TOWR akan diperuntukan untuk keperluan modal kerja perseroan dengan jangka waktu selama 12 bulan ke depan.
Adapun hingga semester pertama 2022, portofolio kredit Citi naik 9,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp43,7 triliun. Kontributor utama pertumbuhan portfolio kredit berasal dari lini bisnis institutional banking, terutama pada sektor industri manufaktur serta perantara keuangan.
Secara rinci, Managing Director, Head of Corporate & Investment Banking Citi Indonesia Anthonius Sehonamin mengatakan capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit segmen banking, capital markets and advisory (BCMA) dan lini commercial.
Pertumbuhan portofolio kredit Citi ditunjang oleh dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 11,1 persen yoy, sehingga posisi loan to deposit ratio (LDR) masih lenggang, atau sebesar 64 persen.
Citi Indonesia juga mencatat penurunan non-performing loan (NPL) gross dari 3,61 persen menjadi 2,86 persen. “Citi terus menyediakan layanan dan solusi end-to-end kepada para klien perusahaan lokal, multinasional, lembaga keuangan, dan sektor publik, kata Anthonius.
