Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub pada Rabu (5/10/2022) menginisiasi sejumlah program strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal.
Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin terkait perlunya dukungan percepatan sertifikasi halal dan penguatan Global Halal Hub untuk menciptakan ekosistem terintegrasi, sehingga dapat mendorong pelaku usaha khususnya UMKM Syariah untuk bisa menembus pasar global.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan UMKM, pimpinan lintas Kementerian/Lembaga, perbankan syariah serta pelaku usaha.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan keterbatasan UMKM Syariah untuk masuk dalam pasar global, menjadi fokus dalam Rakor Tingkat Tinggi ini.
Dia mendorong komitmen bersama untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan upaya konkret membentuk Global Halal Hub.
“Hal ini menjadi salah satu tema utama yang akan didorong melalui penyelenggaraan forum kajian dan sinergi pada Indonesia Sharia Economic Festival [ISEF] 2022,” katanya dalam siaran pers, Rabu (5/10/2022).
Adapun, lima kesepakatan dari pertemuan ini, yaitu berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub, fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang bersama, memperbanyak aggregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyampaikan bahwa potensi pelaku usaha syariah Indonesia yang besar perlu didukung dengan penciptaan akses melalui agregator global yang kompeten.
Ke depan, imbuhnya, Indonesia bisa menjadi kiblat fesyen dunia melalui ekspansi pasar dan produksi produk fesyen berkualitas, yang akan digelorakan secara nasional melalui In2motion Fest.
Senada, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim menyampaikan kunci penguatan UMKM syariah perlu diperkuat secara bersama, diantaranya dengan mengawal kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, standardisasi infrastruktur dan peralatan yang sesuai standar global, serta dukungan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan kapabilitasnya.
Perry menambahkan, BI sepanjang tahun ini telah menjalankan beberapa program akselerasi sertifikasi halal. Pertama, BI memfasilitasi sertifikasi halal kepada sekitar 1144 pelaku usaha, terdiri dari 962 untuk skema self-declare dan 168 untuk reguler.
Kedua, melalui penguatan Kompetensi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) berupa fasilitasi workshop kepada PPH berbasis ormas, Perguruan Tinggi, dan asosiasi dalam rangka perluasan jumlah PPH.
Ketiga, penguatan ekosistem halal pendirian halal center di Perguruan Tinggi. Keempat, penguatan kompetensi komisi fatwa di daerah dalam bentuk workshop & akselerasi proses sidang fatwa bekerja sama dengan Komisi Fatwa dan BPJPH, serta kelima dengan dukungan sarana berupa penyediaan sistem dan infrastruktur kepada Komisi Fatwa di MUI pusat.
