Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2022 atau tumbuh 1,81 persen secara kuartalan seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, capaian itu merupakan prestasi luar biasa bagi Indonesia. "Saat krisis di berbagai negara terjadi, di Indonesia ekonomi malah naik," katanya dalam acara peluncuran aplikasi iDebKu pada Selasa (8/11/2022).
Menurutnya, data pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sejalan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 11 persen yoy per kuartal III/2022. "Ini menjadi momentum baik dalam membangun kepercayaan diri industri jasa keuangan di tengah tekanan tingkat suku bunga yang tinggi," katanya.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali berturut-turut pada Agustus (25 basis poin/Bps), September (50 Bps), dan Oktober (50 Bps). Saat ini, tingkat suku bunga acuan BI adalah 4,75 poin. "Walau hati-hati, optimisme tetap harus dijaga," ujarnya.
Ia juga mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu bersikap reaktif terhadap kondisi ekonomi global. "Kalau terlalu khawatir, ekonomi tidak bergerak. Ini yang membuat krisis," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyerukan optimisme serupa. Dia menilai bahwa kredit perbankan pada 2023 dapat tumbuh 1,5 kali dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB.
Baca Juga
Proyeksi tersebut, kata Mahendra, menggunakan pola yang biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan fungsi intermediasi. “Tentu dinamikanya akan kami cermati. Sejalan dengan itu, pertumbuhan DPK [dana pihak ketiga] akan tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, untuk menghadapi dinamika global pada tahun depan, OJK meminta lembaga jasa keuangan memperkuat modal dan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
Mahendra menyatakan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang diikuti dengan volatilitas harga komoditas berpotensi memengaruhi kinerja lembaga jasa keuangan, mulai dari portofolio investasi, likuiditas, hingga kredit.
“OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk memperkuat permodalan dan CKPN untuk bersiap dalam menghadapi skenario pemburukan akibat kenaikan risiko kredit, serta meningkatkan buffer likuiditas untuk memitigasi meningkatnya risiko likuiditas,” pungkasnya.
