Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga Juli 2023 tercatat senilai Rp126,63 triliun. Nilai ini mencapai 57 persen dari target senilai Rp295 triliun sepanjang tahun ini.
Target pada tahun ini diketahui telah direvisi pada bulan lalu, atau dari Rp450 triliun. Jika target penyaluran KUR tidak direvisi, realisasi hingga bulan ketujuh tahun ini baru sebesar 28,14 persen.
Melihat tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyaluran kredit usaha wong cilik pada bulan Juli berada di kisaran 50 persen dari target setelah pandemi Covid-19. Secara rinci, tahun lalu realisasi per Juli 2022 sebesar 56,02 persen dari target senilai Rp373,13 triliun.
Lalu, pada Juli 2021 tercapai 58,53 persen dari target Rp253 triliun, sedangkan pada Juli 2020, atau tahun pandemi dimulai, realisasi KUR hanya sebesar 49,14 persen.
Sementara, pencapaian yang masih rendah pada Juli 2023 jika dibandingkan dengan target yang belum direvisi, disebabkan ketentuan penyaluran KUR baru. Dalam aturan yang tertuang dalam Permenko Perekonomian No.1 Tahun 2023, pemerintah mengatur kriteria calon penerima KUR super mikro, salah satunya belum pernah menerima KUR.
Selain itu, penerima belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, hingga pinjaman pada perusahaan pembiayaan berbasis digital.
Pimpinan Divisi Small Business & Program BNI Sunarna Eka Nugraha pada bulan lalu menyampaikan perseroan mengajukan revisi target penyaluran KUR.
Pasalnya, penyaluran KUR hingga semester I/2023 tercatat senilai Rp7,7 triliun, sementara jika dibandingkan dengan semester I/2022, terdapat beda yang cukup signifikan, yaitu senilai Rp17,1 triliun.
Perlambatan penyaluran KUR di BNI tersebut salah satunya didorong oleh pembatasan akses penyaluran KUR yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Di Permenko itu perubahan pertama adalah adanya pembatasan akses. Jadi maksudnya pembatasan akses justru memberi kesempatan bagi mereka yang belum [mendapat KUR] supaya nanti dapat [secara lebih merata]," ujarnya.
Kemudian, bank diminta untuk menyalurkan KUR pada nasabah new to bank yang umumnya berada di wilayah pedesaan sehingga dinilai sulit untuk terjangkau.
"Kemudian secara sektor itu [nasabah yang memenuhi kriteria] lebih banyak ada di pertanian yang memang mereka belum sama sekali tersentuh, sehingga memang kalau BNI cakupan di daerah itu kita saat ini juga tidak bisa maksimal karena itu bergantung pada area di mana BNI berada," jelasnya.
Melihat kesulitan tersebut, pemerintah pun merevisi beleid tersebut serta menurunkan target penyaluran KUR 2023 menjadi Rp297 triliun.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR saat ini bisa semakin kredibel dan tepat sasaran, sehingga target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun tahun 2023 kepada debitur ini bisa terealisasikan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto optimistis target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun itu bisa tercapai karena sudah tidak ada lagi batasan untuk akses pembiayaan bagi UMKM.
“Diharapkan melalui penyesuaian target tersebut, penyaluran KUR menjadi lebih berkualitas tanpa membatasi akses pembiayaan bagi UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga berpandangan dari sisi kuantitas, penyaluran KUR tetap terjaga dengan tren positif yang ditunjukkan dengan total penyaluran KUR pada 31 Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun yang diberikan kepada 2,3 juta debitur dengan non-performing loan (NPL) tetap terjaga di level 1,63 persen.
“Semakin banyak UMKM yang dapat mengakses KUR dan skala usahanya berhasil naik kelas,” katanya.
Selain itu, Airlangga juga mengapresiasi peran semua Pemerintah Provinsi yang membantu pemerintah pusat untuk penyaluran KUR secara baik dan inovatif.
Menurutnya, peran Pemerintah Provinsi sangat penting agar penyaluran KUR bisa tepat sasaran, efektif dan efisien. “Pemerintah Provinsi telah meningkatkan dan berperan aktif sebagai kunci dalam meningkatkan akses KUR kepada masyarakatnya,” ujarnya.
