Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR RI pada hari ini, Senin (3/6/2024), menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Senin (3/6/2024). Destry merupakan petahana untuk jabatan yang sama.
Destry dalam fit & proper test menyampaikan sejumlah fokus kebijakan yang harus didorong oleh bank sentral dalam menghadapi dan mengantisipasi ketidakpastian global yang semakin tinggi.
Dia menyampaikan, game changer pertama, yaitu pengembangan pasar uang dan pasar valas di dalam negeri. Menurutnya, kedalaman pasar uang dan pasar valas Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
Menurutnya outstanding repo dan call money mencatatkan pertumbuhan yang signifikan setelah BI melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pasar uang dan pasar valas.
Rata-rata harian volume pasar valas juga baru mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. “Namun demikian, kita tidak bisa puas begitu saja, karena dibandingkan dengan negara lain, posisi kita atau kedalaman pasar uang kita ini masih rendah,” katanya.
Destry mencontohkan, transaksi derivatif Indonesia dengan negara berkembang lainnya masih sekitar 44% dari total transaksi, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 80%.
Baca Juga
“Perbandingan volume pasar valas juga masih di bawah peer group, padahal adanya penguatan dan pendalaman pasar valas sangat diperlukan dalam rangka memperkuat transmisi kebijakan moneter, khususnya melalui suku bunga dan nilai tukar,” jelasnya.
Fokus kebijakan kedua, yaitu digitalisasi ekonomi dan keuangan. DIa mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan sistem pembayaran akan tetap dilakukan.
Terkait hal itu, tiga pilar yang akan didorong yaitu stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, penguatan sistem pembayaran yang sehat disertai dengan manajemen risiko pada penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta perluasan akseptasi digital yang diimbangi dengan perlindungan konsumen dan mendorong crossborder payment system.
Fokus kebijakan ketiga, mengarahkan kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif dan pro pertumbuhan.
