Bisnis.com, JAKARTA— Bank Indonesia (BI) terus menguatkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan kredit pada 2025 melalui berbagai kebijakan. Adapun kredit nasional diperkirakan akan mencapai pertumbuhan mencapai 11%-13% pada 2025.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan untuk mempercepat pembiayaan ke sektor prioritas dan memperkuat sistem keuangan.
“Di bidang kebijakan makroprudensial, kami akan terus menempuh kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada Jumat (29/11/2024).
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah peningkatan insentif likuiditas makroprudensial. Perry menyebutkan, insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pencetak lapangan kerja. Selain itu, jumlah insentif juga akan dinaikkan dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025.
“Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar,” kata Perry.
Selain itu, BI juga akan mempertahankan pelonggaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) dan kebijakan uang muka 0% untuk kredit properti dan otomotif.
Baca Juga
“Rasio penyangga likuiditas Makroprudensial [PLM] tetap longgar dan pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif,” kata Perry.
BI juga menegaskan perlunya penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lemabaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Selain kebijakan kredit, Perry juga menyoroti percepatan digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025–2030 yang telah diluncurkan pada 1 Agustus 2024
“Melalui lima inisiatif pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, dan internasionalisasi dan rupiah digital. Dengan semboyan satu nusa satu bangsa satu bahasa,” ujar Perry.
Inovasi tersebut meliputi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST, modernisasi BI-RTGS, dan pengembangan pusat data transaksi pembayaran.
Perry menambahkan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST akan di kembangkan dan akan terkoneksi dengan fast payment industri, modernisasi BI-RTGS yang multi currency dan standar internasional.
“Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan payment ID dan payment Info,” katanya.
Selain itu, inovasi QRIS juga akan diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant pada 2025. Kerja sama QRIS dengan beberapa negara tidak hanya Asia Tenggara, tapi juga Jepang, Korea, Uni Arab Emirat maupun negara lain akan dilakukan.
Perry menegaskan, BI akan melanjutkan eksperimen lanjutan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan pembiayaan segmen pemerintah.
“Kami akan teruskan melalui banyak untuk penyaluran bantuan sosial maupun juga untuk kredit Indonesia segmen pemerintah,” katanya.
