BI kaji perluasan aturan LTV ke kredit pangan & konstruksi

BISNIS.COM, LOMBOK- Bank Indonesia mengkaji rencana pengaturan uang muka atau loan to value ratio (LTV) untuk kredit pangan, konstruksi dan sektor yang memiliki kandungan impor tinggi.

Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI terpilih, mengatakan kebijakan LTV saat ini dinilai cukup baik di sektor kredit properti dan kendaraan, meski belum sepenuhnya sesuai harapan.

"Kebijakan ini bisa diarahkan juga ke sektor lain seperti kredit pertanian, konstruksi ataupun kredit ke sektor yang memiliki kandungan impor," katanya dalam Focus Group Discussion di Lombok kemarin 28/3/2013.

Dia menyebutkan kredit pertanian selama 2012 mencapai hampir Rp150 triliun dan duapertiganya terserap ke subsektor perkebunan terutama kebun sawit.

Sementara itu kredit produk holtikultura per 2012 mencapai Rp1,8 triliun.

Perry menjelaskan sektor pertanian rentan dengan gejolak harga komoditas global yang cenderung turun. Karena itu, ujarnya aturan LTV diperlukan agar manajemen risiko penyerapan kredit dapat meminimalisir potensi non-performing loan.

Difi Johansyah, Kabiro Humas BI menambahkan aturan LTV bukan ditujukan untuk menghambat penyerapan kredit.

Sejak diberlakukan mulai Juni 2012, aturan LTV berdampak signifikan terhadap kredit kendaraan dan kredit properti.

Pembiayaan KPR untuk tipe di atas 70 meter persegi sempat turun di kuartal III-2012 tetapi melonjak di kuartal IV.

Berdasarkan rencana bisnis bank 2013 dari 10 bank yang mencatat pertumbuhan KPR tertinggi, mayoritas bank tetap berencana untuk meningkatkan kredit perumahan dan apartemen.

"Ke depan aturan LTV untuk kredit apartemen akan diubah juga," kata Difi.

Sementara itu, kredit mobil dan motor anjlok. Kredit motor pada 2012 turun 27,7% sedangkan kredit mobil hanya naik 4,5%. (faa)