Bisnis.com, JAKARTA - Ekspansi Bank DKI akan terhambat jika tambahan suntikan penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diajukan dalam APBD-P DKI 2013 tidak berjalan lancar.
Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI, mengatakan dalam kondisi saat ini, tambahan suntikan PMP menjadi satu-satunya jalan agar Bank DKI bisa berekspansi.
"Satu-satunya jalan [untuk ekspansi] adalah PMP ini," katanya di sela-sela Rapat Paripurna di DPRD, Jumat (30/8/2013).
Eko menjelaskan selain PMP, penambahan modal untuk melakukan ekspansi bisnis bisa melalui penawaran saham perdana [initial public offering/IPO], pinjaman subordinasi, atau mengundang investor strategis.
Namun, lanjutnya, ketiga opsi tersebut hampir tidak mungkin dipakai saat kondisi perekonomian sedang lemah seperti saat ini. Dia mengungkapkan kondisi pasar modal sekarang masih jelek sehingga langkah IPO sulit dilakukan.
Begitu juga dengan langkah melakukan pinjaman subordinasi. Dia menuturkan tingginya tingkat suku bunga acuan [BI Rate] yang mencapai 7% akan memberikan beban bunga pinjaman yang terlalu berat untuk ditanggung BUMD perbankan milik DKI ini.
Adapun, upaya mengundang investor strategis untuk menambah modal juga sulit dilakukan di tengah sikap investor yang banyak mengambil posisi wait and see di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian.
Di sisi lain, keinginan untuk mendapatkan tambahan suntikan dana melalui PMP ini tidak semanis kelihatannya. Sebelumnya, Eko pernah mengatakan tambahan modal yang dibutuhkan Bank DKI pada 2013 sebesar Rp1,35 triliun. Dalam APBD 2013, Bank DKI sudah mendapat suntikan PMP sebesar Rp450 miliar. Berarti masih ada kebutuhan Rp900 miliar lagi.
Harapan sempat muncul saat Pemprov DKI mengajukan tambahan suntikan PMP sebesar Rp900 miliar dalam APBD-P DKI 2013. Selain Bank DKI, tambahan PMP dalam APBD-P rencananya juga akan diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Sarana Jaya.
Halangan muncul saat DPRD DKI mempertanyakan kebutuhan tambahan PMP tersebut. Dalam perkembangan terakhir, tambahan PMP untuk ketiga BUMD itu hanya sebesar Rp800 miliar.
Untuk Jakpro, DPRD bersepakat tambahan PMP akan diberikan sebesar Rp600 miliar. Berarti, tambahan PMP yang tersisa bagi Bank DKI dan PD Sarana Jaya tinggal Rp200 miliar. Perhitungan tersebut masih jauh dari harapan Bank DKI.
"Pembahasan [APBD-P] kan belum selesai, saya harap perkembangannya bisa lebih baik," ujar Eko.
Eko mengatakan jika kondisinya terus seperti ini, Bank DKI akan sulit mengejar bank-bank BUMD lain yang telah melakukan go public, seperti Bank BJB dan Bank Jatim.
