Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mendorong peningkatan transaksi nontunai di daerah untuk mengurangi praktek korupsi dan suap, serta memperluas cakupan sistem pembayaran yang efisien dan nyaman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat Puji Atmoko mengatakan sudah seharusnya sistem pembayaran dilakukan secara transparan dalam bentuk transaksi nontunai untuk menghindari penyalahgunaan seperti korupsi, suap, dan pencucian uang. Seperti di daerah, perlu didorong lokasi-lokasi parkir menerapkan sistem nontunai.
"Begitu juga dengan loket-loket pembayaran, sehingga meminimalisir peluang korupsi maupun suap," katanya kepada Bisnis.com, tengah pekan ini.
Puji menuturkan gerakan nontunai di daerah harus dimotori oleh kepala daerah sebagai penggerak untuk melaksanakan sistem pembayaran yang efisien dan transparan.
Dia mencontohkan Provinsi DKI Jakarta sukses dalam menggerakkan sistem pembayaran nontunai, karena kepala daerahnya sangat getol mengampanyekan model transaksi semacam itu. Tidak heran kemudian pembayaran untuk parkir, Transjakarta, komuter, dan tol misalnya tidak lagi menggunakan uang tunai.
Hasilnya sudah tampak, Jakarta jauh lebih bagus dan transparan dengan model semacam itu. "Daerah lain juga perlu meniru kebijakan serupa, asal kepala daerahnya punya mindset nontunai juga," katanya.
Puji mengungkapkan sejumlah area publik di Kota Padang sudah patut diterapkan sistem pembayaran nontunai seperti kawasan parkir di Pasar Raya Padang dan sejumlah lokasi parkir lainnya, angkutan transportasi Trans Padang, dan loket pembayaran pajak kendaraan.
Untuk mendukung model transaksi semacam itu, menurutnya, perbankan sudah siap ambil bagian, tinggal kemauan pemerintah daerah. Saat ini, kata Puji, Bank Indonesia Sumatra Barat memprioritaskan perguruan tinggi sudah menerapkan transaksi nontunai terhadap seluruh proses pembayaran. Mulai dari pembayaran uang kuliah hingga pungutan-pungutan lainnya.
"Sebagian besar perguruan tinggi di Sumbar sudah menerapkan pembayaran nontunai dengan bekerja sama dengan bank," katanya.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyepakati pentingnya pengembangan transaksi nontunai di daerah untuk memudahkan proses pembayaran yang efisien dan nyaman bagi masyarakat.
