Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bakal mendorong penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebangkitan UMKM lokal akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dia menambahkan, diperlukan dukungan dunia usaha termasuk UMKM agar perekonomian Indonesia tidak mengalami perlambatan yang dalam serta mampu tumbuh pada triwulan III dan IV tahun 2020.
“Dalam rangka pemulihan ekonomi, Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk UMKM lokal untuk segera bangkit,” tutur Airlangga dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian RI, Sabtu (22/8/2020).
Airlangga menuturkan, permodalan menjadi aspek penting dalam mendukung kebangkitan sektor UMKM. Untuk itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) akan terus digenjot sehingga bisa memacu geliat sektor UMKM.
Realisasi penyaluran KUR secara keseluruhan hingga 31 Juli 2020 mencapai sebesar Rp89,2 triliun diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan NPL tetap terjaga yaitu 1,07 persen.
“Berbagai langkah diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Covid-19,” tutur Airlangga.
Baca Juga
Dia berharap sinergi yang kuat antara program pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dengan Pemerintah Daerah, penyalur KUR, dan penjamin KUR dalam membangkitkan kembali aktivitas usaha UMKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun, ia juga meyakini penyaluran KUR pada hari ini dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Saya berharap upaya optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM lokal ini dapat memperkuat ekonomi lokal untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.
Untuk diketahui, pemerintah memang sedang gencar melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi Covid-19 diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan Covid-19 Rp695,20 triliun.
Relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi juga sudah dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari 6 persen selama 3 bulan dan 3 persen selama 3 bulan, menjadi sebesar 6 persen sampai dengan Desember 2020. Upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan.
Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM menumbuhkan kegiatan ekonomi yaitu menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen.
Upaya berikutnya yaitu pemerintah menetapkan skema KUR super mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.
