Bisnis.com, JAKARTA - Langkah hapus buku kredit atau write off perbankan pada tahun ini diperkirakan akan lebih landai. Restrukturisasi yang tinggi serta pemulihan kinerja ekonomi pada semester pertama akan membuat perbankan masih mampu mempertahankan langkah penjagaan asetnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai hapus buku bank umum per November tahun lalu tercatat Rp474,41 triliun, naik sekitar 15,3 persen dari periode sama tahun lalu. Meski tren ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang naik 9,9 persen, tetapi tetap lebih baik dibandingkan dengan 2017 yang sempat naik 29,3 persen.
Adapun, restrukturisasi kredit perbankan sepanjang 2020 mencapai Rp971,08 triliun. Upaya ini masih mampu menjaga kualitas kredit dengan posisi rasio kredit bermasalah bank umum di 3,06 persen.
Menyelisik lebih dalam, bank umum swasta nasional devisa tercatat menaikkan hapus buku hingga 21,1 persen secara tahunan menjadi Rp147,87 triliun per November 2020. Sementara itu, bank-bank milik pemerintah mencatat write off senilai Rp271,60 triliun, naik 12,91 persen secara tahunan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menuturkan tekanan pada kualitas kredit perbankan saat ini lebih ringan dibandingkan dengan tahun lalu.
Pandemi diperkirakan lebih terkendali seiring dengan protokol kesehatan ketat serta distribusi vaksin yang semakin agresif. Pemerintah pun lebih berkomitmen dalam mendorong kinerja ekonomi riil pada tahun ini, baik dengan omnibus law dan SWF.
Alokasi belanja pemerintah ke sektor riil sekaligus komitmen kebijakan moneter dan relaksasi OJK masih akan berlanjut untuk membantu sektor riil dan keuangan untuk pulih tahun ini.
Oleh karena itu, Piter melanjutkan write off tetap akan menjadi langkah terakhir dilakukan oleh bank. Dia berpendapat, jumlah write off pada tahun 2021 pun tidak akan mengalami lonjakan, bahkan ada potensi menurun.
"Langkah terakhir hapus buku pun dilakukan oleh bank dengan pertimbangan yang sangat dalam serta harus melalui prosedur yang panjang," tuturnya Kamis (4/2/2021).
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Taswin Zakaria mengatakan langkah hapus buku tidak akan menjadi prioritas tahun ini.
"Perbaikan laporan keuangan akan kami lakukan dengan memperbaiki pertumbuhan bisnis dan profitabilitas. Hapus buku tidak pernah menjadi pilihan utama dalam langkah perbaikan," sebutnya.
Dia mengklaim perseroan pun melakukan hapus buku secara konservatif dengan mengklasifikasikan kualitas kredit dan pencadangan.
Walaupun terdapat relaksasi restrukturisasi dari otoritas pengawas, Taswin menyampaikan perseroan melakukan pencadangan lebih awal untuk mitigasi risiko lebih baik.
Corporate Secretary BNI Mucharom menyampaikan bahwa situasi perbankan saat ini sedang mengalami kontraksi terutama pada kualitas aset.
Namun, proses hapus buku merupakan langkah terakhir setelah upaya perbaikan dan penyelamatan kualitas kredit dilakukan tidak berhasil dilakukan.
Keputusan untuk melakukan hapus buku diambil setelah debitur dievaluasi secara komprehensif, tapi debitur tersebut dinilai sudah tidak memiliki prospek usaha. Proses hapus buku dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
"Setelah debitur dihapus buku upaya recovery menjadi prioritas berikutnya. Salah satunya dengan melakukan penagihan secara intensif," tuturnya.
Dia melanjutkan sejumlah upaya lain adalah menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan percepatan penjualan agunan melalui lelang maupun bekerja sama dengan agen/ pihak ketiga.
Untuk tahun 2021, BNI telah menetapkan inisiatif strategis dalam meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan managemen risiko dengan inisiatif transformasi yakni perbaikan end to end proses kredit, meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM perkreditan dan optimalisasi remedial recovery.
"Kami akan terus menjaga kualitas kredit dengan memitigasi risiko yang sangat prudent, sehingga untuk hapus buku di tahun 2021 tidak akan sebesar tahun 2020," imbuhnya.
