Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BPD Sulutgo) sepakat untuk meningkatkan modal inti sebesar Rp3 triliun hingga tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang batas minimum modal inti bank.
"Dalam RUPS LB kali ini disepakati tindak lanjut hasil Keputusan RUPS No. 0S Tahun 2021 tentang pemenuhan modal inti bank sebesar Rp3 triliun sampai dengan Tahun 2024," kata Dirut BSG Revino Pepah, mengutip Antara, Selasa (8/3/2022).
Adapun per September 2021, BPD Sulutgo memiliki modal inti Rp1,3 triliun. Sebanyak 40,96 persen saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Pemerintah Kota/Kabupaten seluruh Sulawesi Utara menggenggam 15,93 persen dan Pemerintah Kota/Kabupaten seluruh Gorontalo memiliki 15,15 persen. Sisanya, 24,08 persen dimiliki oleh Chairul Tanjung melalui PT Mega Corpora.
Revino menjelaskan modal inti merupakan modal dari para pemegang saham bank yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan bank serta melindungi para pemegang rekening wadiah (titipan) atau qard (pinjaman), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri.
Dalam RUPS kali ini juga disahkan reversal agio pemerintah daerah menjadi setoran modal di BSG. Selain itu, pemberian wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan,
"Dalam RUPS LB juga diusulkan kenaikan manfaat pensiun bagi para pensiunan perseroan ini," katanya.
Dalam kesempatan ini, laporan tahunan mengenai jalannya perseroan selama tahun buku 2021 dan penjelasan tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024, juga menjadi agenda pembahasan.
RUPS LB juga mencakup pengesahan laporan keuangan tahun buku 2021, penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 serta penetapan dana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan BSG Tahun 2022.
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2022 juga masuk dalam pembahasan RUPS LB.
