Bisnis.com, JAKARTA - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih dinilai punya potensi besar untuk bertumbuh meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Di antara tantangan yang harus dihadapi BPR adalah tren suku bunga tinggi.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan kenaikan suku bunga acuan 25 bps ke level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18 Oktober 2023 dan 19 Oktober 2023. Kenaikan ini merupakan yang pertama kali setelah BI menahan suku bunga acuan pada level 5,75% selama 8 bulan terakhir.
Sejak pertengahan tahun lalu, suku bunga acuan ini telah naik 250 basis poin (bps). Kenaikan suku bunga pun menjadi tantangan bagi bank dalam mengendalikan biaya dana (cost of fund), termasuk BPR.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan di tengah tren suku bunga tinggi, BPR juga menghadapi tantangan pengelolaan kualitas asetnya. "Kenaikan bunga yg berimplikasi pada peningkatan risiko kredit," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (10/11/2023).
Meski begitu, bisnis BPR menurutnya tetap potensial. "Prospek kinerja BPR ke depannya masih dapat bertumbuh," katanya.
Peneliti Lembaga ESED dan Praktisi Perbankan BUMN Chandra Bagus Sulistyo juga meyakini bahwa BPR dilihat dari tingkat pertumbuhan kredit masih cukup bagus.
Baca Juga
"Bisnis BPR masih menggairahkan karena ceruknya masih besar. Mereka tahu benar segmentasi pasarnya. Saya yakin BPR masih eksis," katanya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan kinerja BPR/BPRS saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hampir di semua aspek, mulai dari segi penghimpunan dana, penyaluran kredit hingga perolehan laba.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menuturkan bahwa rasio keuangan kian membaik, bahkan mendekati posisi sebelum pandemi Covid-19. "Ini tanda-tandanya bahwa BPR sangat dibutuhkan masyarakat berbagai daerah," ujarnya di konferensi pers RDK pekan lalu (30/10/2023).
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dikutip Kamis (9/11/2023), aset BPR per Agustus 2023 mencapai Rp 188,87 triliun. Realisasi ini naik 7,9% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) sebesar Rp175,04 triliun.
Aset bank ditopang oleh penyaluran kredit yang mencapai Rp137,49 triliun, naik 9,89% dari sebelumnya Rp125,12 triliun.
Dari sisi pendanaan BPR sendiri telah meraup dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp134 triliun per Agustus 2023, naik 9,21% dari sebelumnya Rp122,71 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh deposito yang meningkat 10,58% secara tahunan dan tabungan yang meningkat 6,13% yoy.
Lebih lanjut, Dian menyebut saat ini OJK telah memiliki roadmap pengembangan BPR dan BPRS, antara lain akselerasi, konsolidasi, memperkuat permodalan, kemudian juga transformasi digital, demikian juga masalah SDM dan lain sebagainya.
"BPR/BPRS ini masih harus terus dilanjutkan penguatannya dan kami pastikan bahwa BPR/BPRS ini menjadi bank yang betul-betul kredibel dan betul-betul memberikan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat kita," tandasnya.
Bahkan, menurutnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK, kapasitas bisnis Bank Perekonomian Rakyat atau BPR akan meningkat.
Di mana, BPR bakal lebih leluasa dalam melakukan initial public offering (IPO), melakukan konsolidasi dengan BPR/BPRS lain hingga penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkannya melakukan aktivitas bank umum, yakni pertukaran valuta asing hingga melakukan kegiatan transfer.
Tren BPR Bangkrut
Meski begitu, BPR masih diselimuti kabar bangkrut. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan bahwa ada dua bank yang bangkrut tahun ini. Kedua bank yang bangkrut tersebut yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) di Jawa Timur dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) di Indramayu, Jawa Barat.
LPS mengatakan jika ada alasan mengapa mereka mencabut izin kedua bank perkreditan rakyat tersebut. Soal BPR BIM, LPS mencabut izin bank tersebut lantaran arus keuangan yang tidak sehat. Izin BPR BIM telah dicabut pada 3 Februari 2023 lalu. Sementara masalah di BPR KRI yakni fraud dalam manajemen bank. LPS sendri telah mencabut izin BPR KRI pada 12 Septeber 2023.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BPR BIM memiliki 2.907 nasabah dan simpanan Rp13,64 miliar. Lalu, sebanyak Rp13,14 miliar simpanan pun telah dicairkan LPS.
Kemudian BPR KRI memiliki lebih dari 25.176 nasabah dengan total simpanan Rp285 miliar, di mana LPS telah mengganti Rp248 miliar simpanan kepada nasabah.
“LPS bergerak sangat cepat untuk mengembalikan dana nasabah, jadi kita perlu menjaga kredibilitas LPS maupun kredibiltas penjaminan perbakan. Supaya masyarakat tenang dan mereka yakin betul bahwa uang mereka dijamin oleh LPS,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK, pada pekan lalu (3/11/2023).
