Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai di tengah kebijakan moneter, likuiditas sektor jasa keuangan terjaga di atas ambang ketentuan, walaupun pengaruhnya telah terlihat dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang termoderasi.
Adapun, solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid, baik di sektor perbankan perusahaan pembiayaan maupun asuransi dan dana pensiun.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bahkan menyebut sektor perbankan mencatatkan CAR 27,65% di atas negara-negara kawasan dan kredit restrukturisasi Covid-19 terus turun.
“Ini mencerminkan sektor riil sudah bangkit, kami yakin transisi menuju normalisasi akan berjalan baik didukung dengan kecukupan pencadangan yang telah dibentuk selama ini,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2/2024).
Lebih lanjut, kata Mahendra, penguatan sektor dalam jasa keuangan ini lantaran sinergi yang makin baik antara otoritas sektor keuangan yaitu OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
Pihaknya juga melihat peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih besar, seperti revitalisasi industri pembukaan peluang pada ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.
Baca Juga
Tak hanya itu, ekonomi baru dan pemanfaatan bonus demografi pun mampu memberikan daya ungkit terhadap perekonomian.
Mahendra juga menyebut sektor jasa keuangan tumbuh positif ditopang permodalan kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga dari intermediasi kredit dan piutang pembiayaan yang tumbuh dobel digit. Sementara, penghimpunan dana di pasar modal melampaui Rp200 triliun.
"Jumlah emiten rekor tertinggi dibanding neara kawasan minat investor jumlah investor tumbuh lima kali lipat," ujarnya.
Di sisi lain, kata Mahendra, perekonomian dunia 2024 diawali optimisme pasar bahwa berbagai kebijakan telah menurunkan ketidakpastian sehingga perekekomian global diperkirakan terhindar resesi.
"Namun, downside risk terutama beban pinjaman dan utang, lemahnya permintaan dan divergensi selan itu faktor resiko geopolitik dan potensi kebijakan politik dari berbagai pemilu menjadikan unknown variable akibatnya proyeksi pertumbuhan diperkirkan lambat," ucapnya.
