Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah ancang-ancang menganggarkan dana penyelamatan simpanan nasabah di 12 bank yang diproyeksikan bangkrut pada tahun ini.
Adapun, sepanjang 3 bulan pertama 2024 sudah ada 7 bank bangkrut di Indonesia. Kesemua bank bangkrut berstatus bank perekonomian rakyat (BPR).
Terbaru, PT BPR Aceh Utara bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum BPR Aceh Utara, OJK juga telah mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma sepanjang tahun ini.
Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 129 bank bangkrut di Tanah Air.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan setelah terdapat 7 bank bangkrut, akan ada 5 bank lagi yang bangkrut tahun ini.
"Anggaran kita juga kan 12 [bank bangkrut] ya. Jadi kita 5 [bank bangkrut] lagi mungkin. Tapi mudah-mudahan enggak sebanyak itu. Harusnya sih anggaran kita cukup dan tunggu dari OJK berapa [bank bangkrut] yang dikasih ke kita," ujarnya setelah rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (26/3/2024).
Baca Juga
Meski begitu, proyeksinya itu tergantung pada perkembangan yang ada. "Bisa lebih, bisa kurang. Kita tunggu perkembagan yang ada," tuturnya.
Di sisi lain, Purbaya memastikan anggaran yang ada di LPS saat ini sebenarnya telah mencukupi. "Kalau kita punya Rp213 triliun, ini lebih dari cukup," tuturnya.
Sebelumnya, ia menyebutkan dana penyelamatan simpanan nasabah di bank bangkrut tahun ini tidak akan melebihi Rp1 triliun. Pada tahun lalu, nilai klaim simpanan nasabah telah mencapai Rp329,2 miliar.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia. "Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta, pekan lalu (22/3/2024).
Menurut Dian, tumbangnya bank disebabkan fraud dan buruknya tata kelola manajemen. Dian mengatakan dalam menangani bank-bank gagal yang kesemuanya merupakan BPR itu, OJK telah menyiapkan strategi.
OJK misalnya terus memperkuat BPR dengan mendorong konsolidasi dan penyesuaian regulasi serta pengawasan. Dian menyebut peta jalan untuk BPR akan dirancang sekomprehensif mungkin, termasuk soal mengatur management risiko, governance, hingga SDM.
Menurutnya, dasar dari perancangan aturan itu, lantaran mengingat banyak BPR yang harus ditutup karena persoalan mendasar, misal terkait situasi keuangan serta adanya keterlibatan fraud.
“Sehingga, harapan kita sebelum mengeluarkan roadmap [BPR], kami ingin sisa BPR yang punya masalah mendasar dapat dibersihkan dulu,” ucapnya.
Alhasil, ke depan, usai melakukan pembersihan pada BPR yang bermasalah diharapkan BPR akan mengalami penguatan. BPR memiliki standar operasional yang baik, seperti kemampuan BPR untuk mampu listing di bursa atau IPO hingga penyetaraan dalam sistem pembayaran.
