Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Raksa Pratikara menanggapi dampak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% terhadap bisnis asuransi pada 2025.
Direktur Utama Asuransi Raksa Pratikara Edy mengatakan secara umum kenaikan PPN akan berpengaruh pada kenaikan harga barang yang tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Seperti kenaikan harga mobil baru dan barang-barang lain akan naik yang akan sedikit banyak berdampak pada pertumbuhan konsumsi.
Kondisi tersebut bukan tidak mungkin berpengaruh ke industri asuransi salah satunya lini bisnis asuransi kendaraan.
"Penjualan mobil yang saat ini sedang tidak dalam kondisi baik mungkin bisa pulih lebih lama karena tambahan beban dari kenaikan PPN ini sehingga produk asuransi kendaraan bermotor bisa paling cepat terdampak," kata Edy kepada Bisnis pada Rabu (20/11/2024).
Tidak hanya itu, Edy menyebut kenaikan PPN juga akan menambah berbagai beban operasional perusahaan. Sebagai entitas bisnis, perusahaan asuransi harus menanggung kenaikan pada beban komisi, beban klaim, dan berbagai beban kantor lainnya. Namun demikian, dia memastikan bahwa perusahaan akan terus menjaga efisiensi biaya.
"Salah satunya dari biaya klaim dengan mengedepankan penggunaan teknologi untuk minimalkan waste dari klaim yang tidak perlu serta efisiensi beban kantor," katanya.
Baca Juga
Edy mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini belum merancang inovasi produk yang secara langsung mengakomodasi kenaikan biaya yang mungkin terjadi. Sebaliknya, fokus perusahaan lebih diarahkan pada pengembangan sistem internal untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas dalam operasional.
Pendekatan ini menggambarkan strategi proaktif yang berorientasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi.
"Efisiensi adalah kunci sukses dalam organisasi meningkatkan nilai perusahaan. Jadi efisiensi harus dilakukan sepanjang masa, bukan hanya karena ada kebijakan baru dari pemerintan," tandas Edy.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Aduransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwiyanto menyebut kenaikan tarif PPN berpotensi menyebabkan harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat semakin mahal.
"Ketika PPN menjadi 12%, hampir semua barang dan jasa yang dibayar oleh masyarakat akan mengalami kenaikan harga," kata Bern kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).
Bern mengatakan hal tersebut tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok menengah ke bawah, yang memiliki porsi pendapatan terbesar untuk konsumsi kebutuhan pokok. Menurutnya mereka akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Bern menambahkan dampak dari kenaikan PPN ini kemungkinan tidak hanya terbatas pada daya beli, tetapi juga dapat berimbas pada penurunan kelas menengah. Penurunan daya beli dan tabungan ini, diakui Bern, tentu akan memengaruhi sektor asuransi, yang bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membeli produk asuransi dan melakukan pembayaran premi secara rutin.
"Dengan kondisi diatas, kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap sektor asuransi," katanya.
Meski demikian, Bern menegaskan bahwa industri asuransi diperkirakan masih akan tumbuh positif di tahun mendatang, meskipun tantangan besar harus dihadapi. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut hanya bisa tercapai jika pelaku industri terus berinovasi dan mengatasi berbagai kendala yang ada.
"Industri asuransi harus terus berupaya memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul. Salah satu kunci untuk bertahan adalah percepatan adopsi digital," ujarnya.
Bern juga menekankan pentingnya sinergi antara industri asuransi dengan program prioritas pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
"Kemampuan untuk bekerja sama dengan program-program pemerintah ini menjadi sangat diperlukan agar sektor ini bisa terus tumbuh, bahkan dalam situasi yang sulit," ungkapnya.
