Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggota DEN Chatib Basri Sebut Bank Indonesia (BI) Tak Miliki Ruang Pangkas BI Rate di 2025

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri menyatakan Bank Indonesia tidak bisa memangkas suku bunga acuan lagi usai Donald Trump kembali menjadi presiden AS.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri resmi dilantik menjadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana, Selasa (5/11/2024). Dok Youtube Setpres RI
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri resmi dilantik menjadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana, Selasa (5/11/2024). Dok Youtube Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan Bank Indonesia (BI) tidak bisa memangkas suku bunga acuan lagi usai Donald Trump kembali menjadi presiden Amerika Serikat.

Chatib menjelaskan ada dua kebijakan Trump yang akan mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia. Pertama, kemungkin besar Trump akan mengeluarkan perintah untuk mendeportasi imigran ilegal dari Amerika Serikat (AS).

Masalahnya, kebanyakan imigran yang tak berdokumen tersebut merupakan para buruh kasar. Akibatnya, upah buruh dan biaya produksi akan meningkat. Sejalan dengan itu, harga-harga akan meningkat yang diikuti kenaikan angka inflasi.

Kedua, pemerintahan Trump berencana mengurangi tarif pajak. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah AS akan meningkat. 

Oleh sebab itu, Chatib meyakini bank sentral AS, Federal Reserve alias The Fed, tidak akan memangkas suku bunga acuan sebanyak yang diharapkan pasar. Bahkan, dia tidak heran apabila ke depan The Fed malah akan menaikkan suku bunga acuan.

"Dalam situasi seperti ini, pilihan bagi Bank Indonesia, mereka tidak bisa memangkas suku bunga karena akan membuat depresiasi nilai tukar [rupiah]," jelas Chatib dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2025 seperti yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Investasi dan Hilirisasi-BKPM, Kamis (23/1/2025).

Dengan demikian, mantan menteri keuangan ini melihat ke depan akan ada dua tantangan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia ke depan adalah suku bunga yang tinggi dan penguatan dolar AS.

Chatib pun mendorong pemerintah Indonesia mereformasi struktur ekonominya karena kemampuan intervensi dari sisi fiskal dan moneter sangat terbatas.

"Apa yang saya maksud dengan reformasi struktural? Melakukan deregulasi perekonomian, memperlancar regulasi," ujarnya.

Menurutnya, selama ini birokrasi di Indonesia sangat rumit. Dia pun mendukung pengaplikasian online sistem submission (OSS) agar perizinan berusaha semakin mudah.

Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 14—15 Januari 2025, Bank Indonesia memutuskan turunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% usai ditahan 6% sejak Oktober 2024.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi, serta sudah lebih jelasnya arah kebijakan AS dan The Fed. 

"Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk menurunkan suku bunga supaya bisa menciptakan mendorong ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan," tutur Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper