Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Bank BUMN atau Himbara membahas soal inklusi keuangan.
“Soal inklusi keuangan ya. Jadi inklusi keuangan ini akan termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah jadi ke aspek itu," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos), subsidi, serta program sosial lainnya agar lebih tepat sasaran.
“Ini keseluruhan lah, buat bansos, subsidi. program sosial lain lah ini diharapkan bsia langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing masing,” tambahnya.
Terkait mekanisme penyaluran, Mahendra menyebut bahwa pemerintah akan menggunakan berbagai jalur, termasuk bank-bank Himbara serta kantor pos. Selain itu, program BPJS juga sudah mulai menerapkan sistem penyaluran langsung ke rekening penerima.
Dengan upaya ini, pemerintah berharap distribusi dana bantuan semakin efisien, transparan, dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga
“Jadi ada lewat Himbara, dan kantor pos juga, memang ada program BPJS juga langsung,” pungkas Mahendra.
