Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah yang berkutat dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tinggi menjadi sorotan di tengah jumlahnya yang terus menyusut.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru mencabut izin usaha satu BPR hingga pertengahan Mei 2025, tetapi telah terdapat 20 BPR/BPRS yang dikenakan tindakan serupa pada 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa tren penurunan jumlah BPR/BPRS masih akan berlanjut pada tahun ini.
“Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan atau peleburan usaha, atau adanya pencabutan izin usaha karena masuk dalam status bank dalam resolusi,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, tingkat NPL pada industri BPR masih dipengaruhi oleh efek lanjutan (scarring effect) dari pandemi Covid-19, terutama terhadap nasabah individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah yang menjadi fokus utama BPR.
Kendati tak memerinci angka, Dian menyebut kinerja industri BPR dan BPRS tercatat tetap tumbuh positif pada Maret 2025, ditopang oleh peningkatan pada sisi aset, penyaluran kredit, dan dana pihak ketiga (DPK).
Selain itu, OJK disebutnya terus melakukan pembenahan regulasi sesuai amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam rangka memperkuat industri.
Baca Juga
Kinerja BPR/BPRS Februari 2025
Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK Februari 2025 mencatat bahwa jumlah BPR di Tanah Air mencapai 1.356 bank. Jumlah itu menyusut dari 1.393 bank pada Februari 2024.
Penyaluran kredit BPR mencapai Rp150,99 triliun pada bulan kedua tahun ini, tumbuh 6,19% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp142,19 triliun.
Namun, NPL membengkak dari 10,55% pada Februari 2024 menjadi 11,84% pada Februari 2025. Nominal kredit nonlancar menanjak 19,27% YoY menjadi Rp17,88 triliun, dari sebelumnya Rp14,99 triliun.
Di sisi lain, DPK yang dihimpun industri BPR mencapai Rp143,87 triliun per Februari 2025, naik 4,28% YoY dari Rp137,96 triliun. Total aset BPR naik 5,03% YoY dari Rp193,93 triliun menjadi Rp203,69 triliun.
Pada kelompok BPR Syariah, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp19,13 triliun pada Februari 2025, naik 9,85% YoY dari Rp17,42 triliun.
Setali tiga uang, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BPRS juga naik ke level 8,89% dibandingkan 7,26% pada Februari tahun lalu. Nominal NPF membengkak 34,57% YoY ke angka Rp1,7 triliun dari sebelumnya Rp1,26 triliun.
Kelompok BPRS menghimpun DPK sebesar Rp16,67 triliun pada bulan kedua 2025, naik 9,72% dari Rp15,19 pada bulan kedua 2024. Aset BPRS pun naik 7,29% YoY menjadi Rp24,65 triliun dari sebelumnya Rp22,97 triliun.
