Bisnis.com, JAKARTA - Lanskap perbankan syariah Tanah Air memasuki babak baru, diawali dengan bertambahnya calon pemain anyar dari spin-off unit usaha syariah (UUS) bank konvensional, serta upaya beberapa entitas mempopulerkan lagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dari kondisi mati suri.
Paling mencolok, duo bank umum syariah (BUS) besar saat ini, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat, setidaknya harus bersiap digoyang oleh kedatangan dua calon BUS hasil spin-off paling dominan di pasaran.
Pertama, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) baru saja meresmikan pemisahan UUS-nya menjadi entitas PT Bank CIMB Niaga Syariah. Kedua, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pun berproses memisahkan BTN Syariah sekaligus merampungkan akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) untuk memperkuat BUS barunya itu.
Selain geliat para calon BUS anyar, lanskap perbankan syariah juga semakin meriah dengan upaya konsolidasi BPRS milik Muhammadiyah menjadi Bank Syariah Matahari. Organisasi dengan berjibun sekolah, kampus, dan rumah sakit itu pun mengungkap ambisinya memiliki BUS sendiri.
Sebelumnya, kebangkitan BPRS yang mati suri juga dimotori oleh grup teknologi finansial (tekfin) ALAMI yang membuat bank digital syariah bertajuk Hijra. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2024/25, bank ini pun disebut sebagai salah satu perwakilan Indonesia dalam jajaran 30 notable islamic fintech dunia.
Head of Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nur Hidayah menjelaskan tantangan bank syariah di Indonesia saat ini bukan hanya dari sisi jumlah pelaku, tetapi kualitas layanan, digitalisasi, efisiensi operasional, dan diferensiasi produk.
"Meskipun populasi muslim besar, trust and preference terhadap keuangan syariah belum optimal. Bank-bank syariah baru harus harus bisa menjawab why customers should switch, bukan sekadar menjadi alternatif simbolik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (21/7/2025).
Buktinya, pangsa pasar bank syariah per Maret 2025 hanya sebesar 7,42% dari total industri perbankan nasional. Terbilang paling mini apabila diperbandingkan dengan sektor keuangan lain, seperti pasar modal syariah yang mampu mencapai porsi 37,6% dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah dengan porsi 11,8%.
Suasana jemaah salat Idulfitri di Lapangan Parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2023). JIBI/Lukman Nur Hakim.
Oleh karena itu, Nur mengapresiasi inisiatif entitas seperti Muhammadiyah yang mau ikut meramaikan lanskap BUS di Indonesia. Pasalnya, manuver mereka bisa menutup apa yang selama ini masih kurang dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia, yaitu Islamic Finance berbasis nilai (value-driven).
"Contoh, Muhammadiyah itu organisasi dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat yang luas. Jadi, modal sosial dan kelembagaan mereka sudah kuat buat mendorong inovasi keuangan syariah dari akar rumput hingga korporasi. Kami menanti gebrakan baru, dan jangan sampai hanya replikasi dari model perbankan existing," tambahnya.
Nur mencontohkan saat ini belum ada yang fokus pada sektor halal value chain dan pembiayaan produktif berbasis komunitas keagamaan. Selain itu, intermediasi pengembangan keuangan sosial dari zakat infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) pun belum terlalu optimal menjadi katalis pemutar roda perekonomian.
"Ke depan, potensi zakat dan wakaf harus menjadi leverage pembangunan, bukan sekadar charity. Ekosistem kebijakan fiskal dan moneter perlu terintegrasi dengan prinsip syariah. Perbankan merupakan salah satu jembatan penghubung keuangan sosial pembiayaan untuk pembangunan," jelas Nur.
Senada, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin dalam diskusi bersama CSED Indef baru-baru ini menjelaskan pentingnya keuangan sosial menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru.
"Zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga muamalah. Ini perlu dipahami umat. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia' itu.
Terlebih, keuangan sosial syariah tampak menunjukkan tren yang semakin positif terhadap kontribusi penguatan ekonomi riil masyarakat.
Hingga akhir tahun 2024, total akumulasi dana yang terkumpul dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) tercatat mencapai Rp40,5 triliun, mengalami peningkatan setara 25,3% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Rp32,3 triliun pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan dan pengumpulan dana sosial yang semakin efisien dan luas. Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat dari dana ZIS-DSKL juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 119 juta jiwa telah menerima manfaat dari dana sosial syariah tersebut, meningkat dari 97,8 juta jiwa pada tahun 2023.
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BTN Syariah di Jakarta, Selasa (2/7/2024). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi dana sosial syariah semakin meluas, dengan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Oleh karena itu, meskipun sektor ini belum sepenuhnya optimal, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat patut diapresiasi," ungkapnya.
Sementara itu, menurutnya sektor wakaf juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan tren pertumbuhan yang juga semakin positif.
Hingga Desember 2024, total akumulasi aset wakaf uang tercatat mencapai Rp3,02 triliun. Salah satu instrumen yang menjadi motor penggerak utama dalam pengumpulan dana wakaf uang adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang berkontribusi sebesar Rp1,16 triliun atau sekitar 38,4% dari total dana wakaf uang yang terhimpun.
CWLS, sebagai inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya menjamin keberlanjutan pengelolaan dana wakaf, tetapi juga memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
"Kehadiran CWLS membuka potensi baru dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen keuangan yang produktif, serta menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan sosial," tambah Ma'ruf.
Namun demikian, untuk mempercepat optimalisasi aset wakaf, khususnya tanah wakaf potensial yang selama ini masih banyak yang bersifat tidak produktif alias idle, diperlukan kebijakan strategis yang lebih terstruktur dan sistematis.
_1673406617.jpg?w=348&h=261)
