BISNIS.COM, SEMARANG – Penyaluran kredit oleh Industri Bank Perkreditan Rakyat terus tumbuh pada awal tahun dan berhasil menembus Rp50 triliun pada akhir Januari 2013.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit oleh BPR menyentuh Rp50,39 triliun, pada akhir Januari 2013, meningkat sekitar 21,66% dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang tercatat Rp41,42 triliun.
Industri BPR juga mencatatkan pertumbuhan kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang turun dari 5,56% pada Januari 2012, menjadi 5,13% pada Januari 2013.
Meski demikian, data menyatakan beberapa provinsi menunjukan kualitas pembiayaan yang cukup mengkhawatirkan karena memiliki NPL di atas 10%. Provinsi tersebut adalah Gorontalo dengan NPL 12,1%, Kalimantan Timur 14,41%, Nusa Tenggara Barat 12,89%, Riau 14,49%, dan Sulawesi Tenggara 13,54%.
Joko Suyanto, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), menilai perkembangan pesat industri BPR pada awal tahun disebabkan atas dua hal, yakni permintaan yang besar dari masyarakat dan strategi BPR yang ingin ekspansif secara merata sepanjang tahun.
Pada faktor permintaan masyarakat, ujarnya, hal tersebut disebabkan karena BPR semakin diterima oleh masyarakat dalam jasa keuangan, selain bank, koperasi, dan perusahaan pembiayaan. Adapun faktor dari internal BPR yang terlihat dari sejumlah akselarasi pertumbuhan dari bank mikro, tanpa menunggu momentum musiman, seperti lebaran maupun akhir tahun.
"Tahun ini industri BPR menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 23%. Oleh karena itu semua internal BPR terus melakukan akselerasi agar perkembangan bisa merata sepanjang tahun," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/3/2013).
Perkembangan BPR juga terlihat pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 16,32%, dari Rp38,79 triliun pada Januari 2012 menjadi Rp45,12 triliun pada Januari 2013. Sementara itu, total aset industri BPR tumbuh 20,36% menjadi Rp67,61 triliun
Joko menyoroti rata-rata industri BPR telah mencatatkan pertumbuhan kualitas kredit yang terlihat dari penurunan NPL. Namun dia menyadari pertumbuhan kualitas tersebut tidak merata karena masih ada BPR yang memiliki NPL di atas rata-rata.
"Kami tidak pungkiri ada BPR yang kurang baik dalam NPL, karena setiap BPR memiliki kemampuan keuangan, penataraan risiko dan market share yang berbeda-beda," ujarnya Selasa (12/3/2013).
Meski demikian, lanjutnya, asosiasi selalu mendorong kepada BPR untuk menjaga risiko seminimal mungkin, guna pengelolaan keuangan yang efisien dan produktif.
"NPL itu menyebabkan BPR semakin tidak efisien karena akan meningkatkan biaya dalam pencadangan dan pengelolaan risiko. Selain itu juga ada biaya waktu," ujarnya.
Foto: Google Image
