Bisnis.com, JAKARTA--Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tampaknya masih terus berlanjut.
Kedua emiten bank pelat merah ini masih mengagendakan rencana akuisisi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Rencananya, RUPSLB akan digelar pada Rabu (21/5/2014) mendatang.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan agenda RUPSLB akan diumumkan pekan ini. Tepatnya pada Rabu (6/5/2014) sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas, pengumuman RUPS dilakukan minimal 14 hari sebelum pelaksanaan.
"Nanti diumumkan pada 6 Mei 2014 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan," katanya, Minggu (4/5/2014).
Nixon enggan menjelaskan terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 tentang pembatalan rencana akuisisi. Dia enggan menyebutkan telah menerima atau belum surat tersebut.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin terkait penundaan akuisisi BTN.
Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menilai penundaan akuisisi BTN yang diputuskan oleh Presiden SBY dapat mengurangi kepercayaan perbankan nasional dalam menghadapi pasar pasar bebas Asean khususnya pada sektor perbankan pada 2020 mendatang.
Dia menuturkan untuk menghadapi pasar masyarakat ekonomi Asean (MEA), perbankan nasional harus melakukan penambahan modal. Setidaknya perbankan memiliki 3 cara untuk menambah modal.
Cara pertama yang dapat dilakukan untuk menambah modal yaitu konsolidasi dengan perbankan lain. Kemudian kedua dengan memanfaatkan laba ditahan. Selanjutnya dengan penerbitan saham baru atau right issue.
Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan kendati MEA perbankan baru akan dibuka pada 2020, perbankan nasional harus menyiapkan sejak saat ini. Minimum persiapan menghadapi MEA adalah 5 tahun.
Sebagai negara terbesar di kawasan Asean, Indonesia harus menjadi nomor satu di bidang perbankan. Dia khawatir, apabila tidak menjadi nomor satu, perbankan Tanah Air akan dikuasai oleh bank-bank raksasa lainnya.
"Memang salah satunya cara paling bisa terjadi melakukan konsolidasi. Negara kita paling besar di ASEAN, malu jika tidak nomor satu di ASEAN," katanya.
Proses konsolidasi, sambungnya, sejauh ini wajar terjadi di dunia perbankan. Untuk menjadi besar, perbankan di Indonesia memang harus melalui proses konsolidasi serta keputusan tersebut tidak perlu dipolitisir.
Dari sisi permodalan, perbankan di Indonesia menurut Budi kalah hingga 5 kali lipat ketimbang bank-bank lain di Asean. Pilihan untuk menambah modal tentu dapat dilakukan melalui ketiga jalan tersebut.
Kendati demikian, opsi selain konsolidasi dinilai memiliki kendala. Pilihan penambahan modal dengan cara laba ditahan misalnya, pemerintah tidak bisa menahan 100% akibat keinginan untuk setoran dividen.
Sementara opsi melalui right issue, imbuhnya, juga terkendala keterbatasan sebagai bank negara. Sesuai aturan perundang-undangan, pemerintah harus memiliki minimum 60% kepemilikan saham.
"Jika kami right issue Rp20 triliun itu bisa, tapi pemerintah harus setor 60%," paparnya.
Dengan demikian, katanya, cara yang paling memungkinkan untuk menambah modal adalah melalui konsolidasi. Hanya saja, permasalahan saat ini dinilai terjadi perdebatan antara substansial dan politis.
Sebagai perusahaan BUMN, pihaknya akan mematuhi arahan dari pemegang saham. Manajemen mengaku siap apabila diminta untuk melakukan konsolidasi perbankan karena memang bagus bagi perbankan nasional.
"Proses akuisisi BTN kita mengikuti arahan pemegang saham, yang memutuskan merger kan pemegang saham bukan jajaran direksi," jelasnya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku pasrah dengan keputusan tersebut. Namun, Dahlan bersikeras bahwa rencana akuisisi BTN telah melalui kajian yang mendalam dengan melibatkan konsultan terbaik bidang keuangan di Indonesia.
Pengembangpun telah melunak dengan rencana akuisisi BTN ini setelah sebelumnya melakukan penolakan. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Real Estate Indonesia (REI) telah menyetujui rencana akuisisi tersebut.
Endang Kawidjaja, Sekjen Apersi, mengaku mendukung rencana akuisisi tersebut dengan catatan proses itu tidak mengubah fokus bisnis BTN yang selama ini memiliki core bisnis pada sektor pembiayaan perumahan.
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy menegaskan pihaknya bukan tidak mendukung rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, tetapi dia khawatir tidak ada lagi bank yang fokus pada sektor perumahan. Jika pemerintah memutuskan untuk menjual sahamnya di BTN, REI meminta agar BTN tetap harus ada dan semakin kuat.
Dalam pengumuman yang dipublikasikan BTN dan Bank Mandiri pada Senin (21/4) disebutkan keduanya akan menggelar RUPSLB pada hari yang sama, Rabu (21/5/2014).
Usulan agenda RUPSLB dari pemegang saham masing-masing BTN paling lambat pada 29 April 2014 dan Bank Mandiri pada 28 April 2014.
