Pemerintah Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara memiliki cara tersendiri agar pegawai negeri sipil (PNS)-nya lebih loyal kepada bank pembangunan daerah (BPD).
Dalam beberapa kali kesempatan, terakhir kali di depan ratusan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati Gorontalo David Bobohoe Akib berkali-kali mengingatkan agar para PNS hanya mengajukan kredit kepada Bank Sulut.
David minta para bendahara mengarahkan para PNS yang berada dalam satu unit SKPD untuk bersikap lebih selektif menerima penawaran kredit dari bank-bank lain.
“Saya bukan KKN [korupsi, kolusi, nepotisme]. Kalau ada kredit tinggal sedikit di bank sebelah, tutup. Bisa engga?” katanya, disambut tepuk tangan meriah.
David menilai perlu memberikan keistimewaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut). Sebab, Pemerintah Kabupaten Gorontalo turut memiliki saham bank berjuluk “Torang Pe Bank” tersebut. Jika kinerja Bank Sulut baik, maka aliran dividen yang diterima juga lancar dan terus membesar.
Hingga 13 Januari 2015, sebanyak 2.123 orang PNS Pemkab Gorontalo telah menjadi nasabah Bank Sulut. Nilai outstanding kredit yang disalurkan mencapai sekitar Rp348 miliar.
Menurutnya, catatan kinerja tersebut, masih jauh dari target. Sebab, market share kredit Bank Sulut baru mencapai 37,02% dari total PNS di Gorontalo yang mencapai 5.734 orang.
Beragam cara dilakukan oleh manajemen Bank Sulut untuk meningkatkan portofolio kredit, terutama kredit konsumsi yang khusus membidik PNS. Pada awal tahun ini, bank menggelar program undian berhadiah bagi debitur kredit konsumtif. Semakin tinggi saldo utang di baki debet, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa dua unit mobil serta hadiah hiburan 200 unit televisi layar datar.
Bank Sulut memang mengusai bisnis kredit konsumsi kepada PNS. Posisinya semakin diuntungkan sejak adanya perubahan mekanismen pembayaran gaji PNS dari tunai menjadi transfer ke rekening Bank Sulut. Payroll adalah raja.
Sejumlah bank lain yang sebelumnya turut menyalurkan kredit konsumsi kepada PNS pun perlahan mundur. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, memutuskan untuk menghentikan pembukaan kredit baru kepada PNS yang payroll gajinya dikuasai oleh Bank Sulut.
“Dulu sebelum ada aturan itu kami bisa minta bendahara SKPD memotong gaji untuk bayar cicilan. Sekarang tidak bisa,” ujar Nanu Rohanu, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional BRI Kantor Wilayah Manado.
BRI kini menjajaki peluang penyaluran kredit kepada nasabah di luar PNS. Persyaratannya, calon debitur harus memiliki pendapatan tetap yang dibayarkan melalui BRI.
Bank pelat merah ini tidak mau mengambil risiko membiayai nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank lain alias double financing, terlebih jika bank tidak menguasai payroll nasabah yang bersangkutan.Bila dipaksakan, bank khawatir nasabah tidak mampu melunasi utang.
KREDIT KONSUMSI
Kredit konsumsi memang masih mendominasi portofolio kredit di Sulut. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penyaluran kredit konsumsi di Sulut mencapai 60,85% dari total kredit yang hingga November 2014 tercatat senilai Rp25,59 triliun.
Di Bank Sulut, porsi kredit konsumsi bahkan mencapai sekitar 80% dari total kredit yang hingga November 2014 mencapai sekitar Rp7,29 triliun.
Direktur Utama Bank Sulut, Johanis C. H. Salibana mengakui kredit konsumtif memang menjadi andalan karena lebih mudah ditangani dan memberikan hasil sukup besar. Captive market yakni para PNS menjadi pasar yang tak kunjung habis digarap.
Namun demikian, Salibana mengaku tak mau terlena dengan kemapanan itu. Pihaknya menargetkan mampu menambah porsi kredit produktif menjadi 40% dalam dua tahun ke depan.
“Kami bekerja sama dengan konsultan asing untuk menggarap dan memperluas penyaluran kredit mikro,” ujarnya.
Pada akhirnya, bank memang tidak dapat selalu mengandalkan segmen nasabah tertentu sebagai target utama penyaluran kredit. Bahkan debitur PNS sekalipun, yang dinilai aman dari risiko gagal bayar karena payroll dikuasai dan tidak ada ancaman pemutusan hubungan kerja.
Jika ingin naik kelas, dan ingin lebih berkontribusi menggerakkan ekonomi, bank harus lebih serius mengucurkan dana ke sektor-sektor produktif.
