Bisnis.com, SAMARINDA—Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Timur siap merealisasikan rencana pendirian lembaga rating usaha kecil dan menengah mulai 2016.
Direktur Utama Jamkrida Kalimantan Timur Agussohir menuturkan pihaknya akan bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Aspindo) untuk membentuk lembaga tersebut. Dia berharap lembaga rating ini bisa membantu para UKM mendapatkan akses pembiayaan perbankan.
“Untuk merealisasikan hal tersebut memang tidak mudah. Saat ini masih dalam tahap wacana,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (30/11/2015).
Agussohir menuturkan pemberian fasilitas kredit kepada UKM selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh akses informasi terhadap pelaku usaha tersebut yang minim. Padahal, pemberi pinjaman terutama perbankan sangat mengandalkan kejelasan informasi tersebut.
Agus menjelaskan keberadaan lembaga rating ini penting bagi institusi keuangan dan UKM itu sendiri. Selain memberikan pemerinkatan, lembaga ini juga akan menghimpun data base yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Agus berharap lembaga ini bisa meningkatkan standar kompetensi UKM.
Kendati demikian, Agus mengakui pendirian lembaga ini tidak mudah. Apalagi keberadaan UKM di Kalimantan Timur saat ini belum terlalu banyak. Agus menyebutkan jumlahnya sekitar 400.000 termasuk di Kalimantan Utara.
Tahun ini, Jamkrida menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk memberikan penjaminan kredit kepada UKM dengan fokus utama di sektor perdagangan. Usaha mikro menjadi incaran utama yang diperkirakan mencapai 70% dari besaran penjaminan kredit yang disiapkan. Agus menuturkan pihaknya mengincar sekitar 1.120 pelaku usaha di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur Saur Parsaroan mengatakan pengembangan UKM di Kaltim belum berjalan maksimal karena selama ini lapangan pekerjaan melimpah tersedia. Kendati demikian, seiring redupnya industri sumber daya alam gairah UKM mulai terlihat.
“PR besar sekarang adalah meningkatkan kompetensi produk UKM,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Saur menuturkan tidak sedikit dari UKM yang belum memenuhi standar kompetensi ini. Padahal, sejumlah produk UKM seperti makanan dan kerajinan tangan sebenarnya punya potensi besar untuk bersaing.
Khusus di bidang kerajinan tangan seperti kain batik, ukiran, dan aneka produk turunan rotan memang sudah memiliki standar mutu yang baik. Namun, khusus untuk UKM di sektor makanan Saur menilai masih banyak yang belum memenuhi kriteria tersebut.
Saur mencontohkan, banyak produk makanan yang tidak mencantumkan kadar gizi dan tanggal kadaluarsa. Padahal, kedua hal tersebut sangat penting untuk meraup kepercayaan konsumen. Apalagi era masyarakat ekonomi asean (MEA) sudah di depan mata. Pihak
Disperindagkop mengaku terus mendorong UKM agar meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar global. Saur menjelaskan kesadaran peningkatan standar mutu di kalangan UKM yang masih rendah juga dipicu oleh kesadaran masyarakat.
Dia menilai konsumen di Indonesia juga masih abai terhadap kualitas produk. Hal ini membuat kalangan UKM cepat puas dengan produk yang sudah dihasilkan.
