Bisnis.com, SEMARANG - Pelaku industri bank perkreditan rakyat (BPR) di Jawa Tengah bakal menekan angka kredit bermasalah di angka 5% pada kuartal II/2016 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik.
Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo Jateng Dadi Sumarsana mengatakan pada triwulan I tahun ini, kondisi angka kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) BPR naik dari 6,27% menjadi 6,74% (year on year).
Namun demikian, pihaknya optimistis NPL dapat ditekan diangka 5% pada triwulan II seiring dengan dana proyek infrastruktur pemerintah yang cair pada awal tahun. Imbasnya, roda perekonomian di kalangan bawah terus menggeliat. “Saya yakin ekonomi semakin pulih pada triwulan II,” paparnya kepada Bisnis, Rabu (6/4/2016).
Pihaknya menyakini penyaluran kredit tahun ini bisa menembus angka 18% dengan makin banyaknya pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).
Di samping itu, pemerintah terus menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.
Kendati BPR belum menjadi lembaga penyalur KUR, Dadi memastikan pangsa pasar BPR justru semakin kuat untuk berkompetisi dengan perbankan. “Kami tidak berebut pasar. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Jadi, kami tetap survive,” terangnya.
Hingga Februari 2016, aset 303 BPR dan 37 BPR Syariah di Jateng-DIY tumbuh 15,07% dari sebelumnya Rp19,4 triliun menjadi Rp22,3 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun tumbuh 19,30% atau Rp16,7 triliun dari sebelumnya Rp14 triliun. Adapun, DPK itu masih didominasi deposito yang mencapai 80%, sedang tabungan hanya 20%.
Pembiayaan yang disalurkan hanya tumbuh 8,3% menjadi Rp16,8 triliun dari sebelumnya Rp15,4 triliun. Untuk NPL, dari 6,27% naik menjadi 6,74%.
Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemda Kantor Regional OJK Jateng-DIY Dedy Patria mengatakan kondisi kesehatan BPR di Jateng-DIY secara umum masih bagus. Hanya, terdapat enam BPR yang masuk dalam pengawasan khusus.
Dia tidak menyebut secara rinci enam BPR tersebut, namun pihak OJK meminta kepada pelaku usaha untuk mengambil kebijakan untuk bergabung/merger, menambah modal, atau mengundang investor baru jika ingin bertahan. “Intinya enam BPR perlu waspada,” ujarnya.
