1. Debt Collector Bank Mega Diduga Kasar, OJK Minta Ditindak Tegas
Otoritas Jasa Keuangan angkat bicara soal sejumlah nasabah PT Bank Mega Tbk. yang ramai-ramai protes karena cara penagihan utang lewat debt collector bertindak kasar.
Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil direksi bank untuk menindak tegas debt collector tersebut.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Digabungkan oleh Erick Thohir, Berapa Jumlah Dana Pensiun BUMN?
Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana menggabungkan entitas dana pensiun pelat merah untuk mencegah terulangnya kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ada berapa jumlah dana pensiun dengan pendiri perusahaan BUMN?
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana untuk melakukan konsolidasi pada dapen milik perusahaan BUMN. Upaya penggabungan itu akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga pengelolaan investasi dana pensiun (dapen).
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Holding Bank BUMN Didorong Rini Soemarno, Kenapa Erick Thohir Ogah Lanjutkan?
Isu pembentukan holding perbankan BUMN sempat menjadi bola panas dalam era kepemimpinan Rini Soemarno di Kementerian BUMN periode 2014—2019.
Rini melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang anyar Erick Thohir pada Rabu (23/10/2019). Salah satu pesannya dalam acara pamitan di Kementerian BUMN itu yakni agar misi pembentukan holding perusahaan pelat merah dapat teralisasi.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Korean Development Bank Akuisisi 80,65 Persen Saham Tifa Finance
PT Tifa Finance Tbk. (TIFA) mengumumkan bahwa pemegang saham akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait rencana akuisisi oleh The Korea Development Bank (KDB).
Hal ini terungkap berdasarkan keterbukaan informasi emiten sektor pembiayaan ini dalam laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah diumumkan di media massa, Senin (6/7/2020).
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Mantan Gubernur BI Pilih OJK Merger dengan Bank Indonesia
Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan ketidaksetujuannya jika terjadi pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Burhan cenderung memilih jika dilakukan pengaturan ulang terhadap kelembagaan OJK.
Pengaturan ulang yang dimaksud yakni menggabungkan OJK dengan BI, alih-alih membubarkannya. Dengan penggabungan tersebut, OJK tetap berada di bawah otoritas Bank Indonesia.
Baca berita selengkapnya di sini.
