Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terus berupaya memperluas potensi proyek Sustainable Development Goals (SDGs) yang bisa diakomodasi lewat skema pendanaan campuran atau blended finance.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengungkap bahwa misi ini merupakan salah satu perwujudan amanat pemerintah, karena anggaran negara masih difokuskan untuk penanggulangan Covid-19, sementara proyek SDGs notabene membutuhkan investasi yang terbilang jumbo.
Terlebih, badan usaha dan pemerintah daerah selaku mitra, kerap memiliki kendala untuk pencapaian SDGs yang disebabkan tingginya risiko dan tingkat pengembalian investasi yang kurang menarik.
"Project SDG itu project jangka panjang, karena benefit yang diperoleh juga jangka panjang. SMI dipercaya sebagai institusi yang memikirkan hal ini, dan salah satu jalannya melalui blended finance yang penting supaya beban bisa terbagi," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/9/2021).
Adapun, salah satu upaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan PT SMI, salah satunya membentuk platform SDG Indonesia One (SIO) sebagai wadah mengkombinasikan dana publik dan privat melalui skema blended finance untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan pencapaian SDGs.
Hingga kini, total dana yang terkumpul melalui platform SIO sudah mencapai US$3,27 miliar dari 33 mitra strategis. Salah satu contoh kemitraan teranyar, yaitu perpanjangan komitmen dengan Bloomberg Philanthropies untuk mendorong transisi energi bersih di Indonesia dan mempromosikan ekonomi biru, serta konservasi laut.
Baca Juga
Realisasi SIO kini mencakup 39 proyek blended finance terdiri dari 32 pengembangan proyek dan 7 pembiayaan proyek. Selain itu, ada pula 38 aktivitas perbaikan ekosistem mencakup 35 aktivitas capacity building, sharing session, dan 3 aktivitas bersama SDGs center.
Edwin menjelaskan bahwa de-risking facilities kini menjadi yang paling menonjol dari empat pilar akses SIO, di samping akses development facilities, financing facilities, dan equity fund.
"Terutama yang tematik berkaitan climate change, itu de-risking dan development. Dana dari pendonor atau filantropi SIO akan digunakan untuk mengurangi risiko, terutama proyek-proyek yang beresiko tinggi dan tingkat bankability yang rendah," tambahnya.
Salah satu contoh de-risking untuk mitra badan usaha salah satunya berkaitan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Dalam hal ini, sebagian dari dana pinjaman atau investasi bisa dialokasikan sebagai dana hibah apabila eksplorasi panas bumi menemui kebuntuan.
"Jadi untuk badan usaha itu memang proyek renewable energies atau transisi energi butuh investasi lebih besar atau penyiapan lebih matang, yang ujung-ujungnya lebih mahal. Karena kita mengincar sustainability yang lebih baik, inilah pentingnya ada fasilitas pendanaan untuk de-risking," jelas Edwin.
Adapun, untuk proyek infrastruktur milik pemerintah daerah (Pemda), konsep de-risking pun penting karena biasanya anggaran daerah tidak mencukupi untuk mempersiapkan proyek berbasis SDGs.
"Padahal, proyek ini butuh periapan sempurna. Seperti harus memasukkan aspek kelayakan fisik, memuat analisis manfaat kelayakan ekonomi dan sosial, bahkan sekarang harus ada manfaat antargenerasi, dan tentu yang terpenting aspek lingkungan. Bujetnya memang tidak murah, maka dari itu SMI akan bantu terkait technical assistance," ujarnya.
Sementara itu, sejak 2010 hingga akhir 2020, perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah yang juga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan ini telah merealisasikan 31 proyek berbasis SDGs kepada badan usaha, total komitmen sebesar Rp9,8 triliun dengan project cost sebesar Rp77,5 triliun.
Terdiri dari 26 proyek pembangkit listrik energi terbarukan dan ramah lingkungan senilai Rp5,6 triliun, 3 proyek transportasi urban ramah lingkungan senilai Rp3,5 triliun, dan 2 proyek sistem penyediaan air minum senilai Rp700 miliar.
Ke depan, PT SMI tengah mempersiapkan dua proyek dalam pipeline terkait renewable energy dan air minum yang akan terealisasi sampai akhir 2021. Selain itu, perseroan juga bencana mempererat kerja sama dengan PLN dan Pertamina untuk sedapat mungkin ikut membantu mendorong proyek-proyek terkait transisi energi.
Adapun, dari sisi pendanaan, perusahaan yang juga tercatat sebagai entitas pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF) ini memiliki target kembali menerbitkan green bond dengan nilai di kisaran Rp1 triliun pada 2022.
"Kami optimistis melihat animo investor global terkait green bond dan SDG bond yang mulai membesar, dan kami yakin trennya akan menular juga ke investor lokal. Terlebih, hal ini tercermin dari kesuksesan pemerintah menerbitkan obligadi global bertema SDG bond dalam [mata uang] Euro beberapa waktu lalu," tutupnya.
