Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik anggota direksi baru PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) hari ini di Kantor Pusat Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Jakarta.
Kedua perusahaan tersebut merupakan Special Mission Vehicle (SMV) dari Kemenkeu. Seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (25/1/2022), Sri Mulyani melantik Pradana Murti sebagai anggota Direksi PT SMI menggantikan M. Ghozie Indra Dalel yang telah berakhir masa jabatannya.
Kemudian, Sri Mulyani juga melantik Donny Hamdani sebagai anggota Direksi PT PII menggantikan Salusra Satria sebagai anggota Direksi PT PII yang juga telah berakhir masa jabatannya.
Sri Mulyani berpesan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris kedua SMV tidak melakukan business as usual, dan harus mengambil peran yang memberikan nilai tambah signifikan dalam menjalankan operasional korporasinya.
Hal tersebut sejalan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan yang banyak terjadi dalam tahun kedua pandemi ini, baik pada sisi proses bisnis sehari-hari serta inovasi dan kebaharuan proses bisnis.
"Pandemi mengajarkan kita banyak hal, bahwa di dalam hambatan dan tantangan, selalu ada peluang untuk berinovasi ke arah yang lebih baik. Yang paling mampu beradaptasi dan berinovasi, maka dia pula yang akan survive dan semakin terdepan dalam prestasi. Kami berharap Direksi baru juga mampu terus berinovasi membawa perusahaan ke arah yang lebih baik lagi," ungkapnya, Selasa (25/1/2022).
Baca Juga
Adapun, PT SMI dan PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan berada pada Kemenkeu. Oleh sebab itu, kedua perusahaan pelat merah itu diharapkan mampu menerjemahkan posisinya sebagai bagian dari instrumen keuangan negara yang bermisi khusus dalam pembangunan Indonesia.
Sri Mulyani juga berharap agar seluruh jajaran pimpinan di kedua BUMN untuk senantiasa memiliki kepercayaan diri, kredibilitas, dan reputasi, yang diimbangi dengan kapasitas dan kemampuan institusional yang mumpuni.
Selanjutnya, bendahara negara berpesan pada PT SMI bahwa perbaikan masih perlu dilakukan terutama pada optimalisasi penyaluran pembiayaan kepada pemerintah daerah, pembiayaan berkelanjutan dan pengelolaan serta pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP). Perbaikan tersebut guna mengakselerasi pengembangan geothermal dalam mengakselerasi target bauran energi.
"Pembiayaan infrastruktur harus lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia," pesan Sri Mulyani.
Untuk PT PII, Sri Mulyani menyampaikan bahwa perbaikan masih perlu dilakukan terutama pada penguatan kapasitas penjaminan dengan melakukan co-guarantee atau re-guarantee dengan pihak lain. Hal tersebut agar PT PII bisa menjamin proyek yang lebih banyak atau nilainya lebih besar dan tentunya memiliki multiplier effect yang lebih besar juga.
"Harus ditelaah kembali proses bisnis di bidang penjaminan untuk menghasilkan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel namun tetap terjaga governance-nya," katanya.
PT SMI dan PT PII merupakan dua alat fiskal yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
PT SMI dapat berfokus pada pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah, sedangkan PT PII berfokus pada penjaminan infrastruktur. Sinergi antara PT SMI dan PT PII diharapkan juga dapat dilaksanakan dengan lebih solid untuk semakin menggaungkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
