Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan bahwa respons kebijakan terkait data menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan guna mendorong ekonomi yang lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, BI mendorong beberapa lembaga internasional untuk menyusun new Data Gaps Initiative (DGI), sebagai tindak lanjut dari program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20.
“Konsep new DGI mencakup empat area, yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, teknologi finansial dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif,” katanya dalam acara Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making, Selasa (15/2/2022).
Aida menyampaikan, BI juga telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi secara intensif untuk melakukan analisis.
Sejak 2015, BI telah menginisiasi berbagai proyek big data analytics, terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan.
Pada kesempatan yang sama, IMF Senior Resident Representative for Indonesia James P. Walsh menyampaikan bahwa BI telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif.
Baca Juga
Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.
Sementara itu, Chief Economist Bank BCA David Sumual menyatakan bahwa data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.
Managing Director Gopay Budi Gandasoebrata pun mengatakan bahwa perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasarkan data dan analisis, penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat.
Selain itu, diperlukan juga manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber.
