Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat diminta tertib membayar pajak kendaraan karena di dalamnya terdapat asuransi yang dapat diklaim jika terjadi kecelakaan baik motor maupun mobil.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan (SWDKLLJ).
Kecelakaan lalu lintas, baik diakibatkan oleh pengendara lain maupun kendaraan sendiri, bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Itulah sebabnya pengendara kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB sudah sekaligus membayar SWDKLLJ.
"Meski tertera dengan jelas di STNK, tetapi sampai saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang masih belum paham manfaat penting SWDKLLJ,” ungkap Rivan melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (12/7/2022).
Rivan menjelaskan, SWDKLLJ merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Asuransinya akan ditanggung oleh Jasa Raharja yang memberikan program perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.
SWDKLLJ bermanfaat tidak hanya untuk santunan dan perlindungan korban, tetapi untuk kegiatan pencegahan kecelakaan dan pembiayaan bantuan sosial seperti pemberdayaan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Baca Juga
Pembayaran premi SWDKLLJ sifatnya wajib bagi semua orang maupun perusahaan/badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar hukum SWDKLLJ adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Besaran biayanya tergantung dengan tipe atau jenis kendaraannya, dan penetapan biaya ini sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017. Secara umum untuk kendaraan roda dua dengan mesin 50 cc sampai 250 cc biayanya adalah Rp35.000 dan untuk roda empat atau lebih berkisar antara Rp73.000-Rp163.000.
Adapun, nilai santunan yang ditetapkan pemerintah untuk biaya perawatan korban luka-luka maksimal Rp20 juta. Sementara itu, ahli waris keluarga korban meninggal dunia berhak mendapat santunan sebesar Rp50 juta. Selain itu, ada dana P3K dan biaya ambulans dari tempat kejadian kecelakaan menuju pusat medis, seperti puskesmas atau rumah sakit.
Rivan mengimbau kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk taat membayar pajak tahunan. Hal ini mengingat pentingnya fungsi SWDKLLJ.
“Ini menjadi tugas kita semua untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya taat membayar pajak kendaraan,” kata Rivan.
