Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi sedang dalam tahap transisi adaptasi ketentuan baru menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur asuransi kredit. Dalam masa transisi ini, rasio klaim asuransi kredit di asuransi umum meningkat menjadi 90,3% per kuartal I/2025 lalu.
Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menilai relaksasi penuh bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi lonjakan rasio klaim.
"POJK 20/2023 diterbitkan justru untuk memperkuat struktur keuangan industri, termasuk syarat ekuitas minimal Rp250 miliar dan rasio likuiditas 150%. Tapi memang, implementasinya perlu waktu dan kesiapan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025).
Adapun salah satu ketentuan dalam POJK 20/2023 adalah syarat minimum ekuitas Rp250 miliar dan rasio likuiditas 150% bagi perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit.
Dengan demikian, perusahan asuransi yang belum memenuhi ketentuan tersebut tidak bisa memasarkan produk asuransi kredit. Jika hal itu terjadi, jumlah agregat premi asuransi dari lini usaha asuransi kredit di industri juga terhambat, sementara di sisi lain klaim-klaim atas pertanggungan kredit sebelum adanya POJK 20/2023 terus jalan.
"OJK bisa mempertimbangkan masa transisi yang proporsional atau panduan teknis yang lebih rinci agar perusahaan tidak serta merta kehilangan akses ke lini bisnis asuransi kredit. Jadi, lebih pada pendekatan penyesuaian teknis daripada relaksasi penuh," kata Wahyudin.
Baca Juga
Bila tidak ada relaksasi penuh dari OJK, maka akan ada beberapa langkah krusial yang harus dilakukan industri asuransi guna menekan rasio klaim asuransi kredit yang semakin tinggi. Pertama, perusahaan asuransi harus lebih selektif memilih mitra pembiayaan, terutama yang punya rekam jejak non performing loan (NPL) yang sehat.
"Kedua, premi yang didapat harus disesuaikan dengan profil risiko, jadi tidak bisa lagi flat rate," ucapnya.
Ketiga, perusahaan asuransi juga perlu menggunakan data skor kredit dan teknonolgi underwriting berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis kelayakan tertanggung.
Keempat, Wahyudin menilai perlu ada pengetatan ketentuan polis serta pengawasan portofolio secara lebih rutin.
"Intinya, strategi tahun ini tidak bisa business-as-usual, harus berbasis data dan manajemen risiko yang ketat," tuturnya.
Meski asuransi kredit mendapat tantangan untuk beradaptasi dengan ketentuan baru, namun prospek asuransi kredit dinilai masih menjanjikan karena permintaan pembiayaan dari sektor konsumtif tetap tinggi apalagi dengan tren penurunan suku bunga.
Kendati demikian, dia mengingatkan terdapat tantangan yang tidak akan ringan. Rasio klaim tinggi memang masih membayangi, ditambah kapasitas reasuransi mulai ketat dan implementasi regulasi baru menuntut modal lebih besar.
"Namun di balik tantangan itu ada peluang besar melalui digitalisasi. Integrasi dengan fintech lending berbasis margin, produk berbasis segmentasi risiko, serta inovasi distribusi berbasis digital bisa menjadi kunci. Saya percaya dengan pembenahan struktural dan strategi mitigasi yang tepat asuransi kredit tetap bisa tumbuh berkelanjutan," tuturnya.
