Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta atau Bank DKI belum berencana untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS), meskipun kinerja unit tersebut mengalami pertumbuhan meyakinkan sepanjang semester pertama tahun ini.
Direktur Pemasaran Bank DKI Mulyatno Wibowo mengatakan opsi spin-off atau pemisahan unit syariah baru akan dilakukan jika dianggap sudah mampu berdiri sendiri, seperti memiliki kecukupan aset, modal inti, dan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) di bawah 2%.
“Kami baru akan bicarakan opsi spin off jika aset sudah di atas Rp5 triliun, modal inti di atas Rp1 triliun, dan rasio NPL di bawah 2%,” katanya kepada Bisnis.com, baru-baru ini.
Dia menuturkan manajemen tidak mau terburu-buru memisahkan UUS dari Bank DKI, mengingat belum cukupnya persyaratan untuk mandiri. Apalagi, katanya, kinerja sejumlah bank syariah justru melempem setelah memisahkan diri dari induknya.
“Kami tidak ingin setelah spin off, kinerja syariah justru jatuh. Jadi untuk pemisahan harus benar-benar dikaji dulu, modalnya harus cukup dulu,” ujarnya.
Sampai Juni 2014, aset syariah Bank DKI tercatat Rp2,81 triliun atau mencapai 98,04% dari target rencana kerja tahun ini. Tahun lalu total aset hanya mencapai Rp2,25 triliun. Artinya, nilai aset sudah mencapai setengah dari persyaratan minimal spin off yang dipatok manajemen, Rp5 triliun.
Sementara itu, realisasi kinerja pembiayaan sampai paruh pertama sebesar 97,44% dari target atau Rp2,63 triliun. Padahal tahun lalu kinerja pembiayaan baru sekitar Rp2,21 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Rp2,03 triliun atau terealisasi 146,39%. Pada 2013 DPK hanya terkumpul Rp1,22 triliun.
Unit syariah juga mencatat laba operasional sebelum pajak per semester I/2014 sudah mencapai Rp48 miliar atau terealisasi 66,37% dari rencana kerja. Tahun lalu total laba Rp74 miliar.
Bank DKI juga meningkatkan jangkauan kinerjanya dengan menambah satu unit kantor cabang pembantu syariah menjadi 9 kantor sampai paruh pertama tahun ini.
“Sampai akhir tahun, estimasi kami laba bisa di atas Rp100 miliar. Sekarang, kami memang mempercepat pertumbuhan kredit dan mempercepat penurunan rasio NPL,” kata Mulyatno.
Menurutnya, pencapaian itu ditopang oleh gencarnya unit syariah menggarap pembiayaan korporasi melalui kerjasama dengan sejumlah perusahaan besar dalam negeri. Selain itu penghimpunan DPK diprioritaskan dari simpanan pemerintah daerah dan PNS.
Unit Syariah Bank DKI menyalurkan kredit di sektor korporasi, ritel, mikro, dan KPR. “Tidak ada prioritas tertentu, kami berikan porsi yang berimbang untuk mempercepat pertumbuhan,” ujarnya.
