Bisnis.com, JAKARTA—Industri perbankan di Indonesia dinilai belum mampu membiayai rancangan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan baru.
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan ruang gerak perbankan nasional hanya mencapai Rp300 triliun.
Dia menyebutkan hingga November 2014, perbankan nasional telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp3.930 triliun, sedangkan kredit yang disalurkan telah mencapai Rp3.626 triliun.
Padahal, lanjut dia, setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp1.000 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara berkembang, seperti Indonesia.
“Karena selisihnya hanya Rp300 triliun, jadi cash flow sistem perbankan Indonesia sudah sangat ketat. Memang proyek dan ambisi [pembangunan] jelas, tapi sulit bagi perbankan nasional dukung itu karena masalah likuiditas dan capital,” kata Budi di Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Namun, menurut Budi, kini pemerintah telah menyadari peran perbankan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya melalui suntikan modal.
“Memang suntikan modal pemerintah itu bukan secara spesifik diberikan ke arah tertentu. Tapi kami lihat itu sebagai opportunity untuk masuk ke arah infrastruktur. Jadi kami ingin alokasi infrastrukturnya besar,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Budi, ada peluang besar dari dana sistem laku pandai yang tengah dirancang.
Pasalnya, jika laku pandai tersebut terealisasi, jumlah masyarakat yang mengakses layanan perbankan bisa mencapai 240 juta penduduk.
Dengan demikian, dana masyarakat tersebut bisa dijadikan sebagai likuiditas bank untuk kembali menggenjot kredit.
