Bisnis.com, JAKARTA--- Kementerian BUMN berencana menetapkan target konservatif terkait rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPOR) kepada 4 bank BUMN untuk kinerja keuangan tahun buku 2014.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kemtenterian BUMN Gatot Trihargo mengatakan rentang angka DPOR tersebut sekitar 10%-30%. “Kita inginnya konservatif saja,” katanya di Gedung DPR RI, Selasa (10/2/2015).
Gatot mengatakan masing-masing bank BUMN akan memperoleh kebijakan DPOR yang berbeda-beda. Artinya, angka DPOR bagi PT Bank Mandiri Tbk. (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) tidak sama.
Menurutnya, penentuan DPOR itu bakal disesuaikan dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan. Pengurangan dividen dianggap dapat memperkuat modal perbankan sehingga kemampuan perluasan bisnis bakal semakin besar.
Laporan Keuangan
Gatot mengatakan pihaknya masih menunggu proses audit laporan keuangan BUMN dalam menentukan DPOR bagi masing-masing perusahaan.
“Kami harapkan Februari laporan keuangan audited-nya selesai,” katanya.
Sebagai gambaran, 4 bank BUMN tersebut termasuk dari 17 BUMN yang telah melepas sahamnya kepada investor publik di Bursa Efek Indonesia. Kementerian BUMN mengusulkan 17 BUMN yang telah menjadi emiten saham itu menyetor dividen sebesar Rp17,61 triliun.
Usulan pembayaran dividen 17 BUMN go-public itu merupakan bagian dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam Rancangan APBN Perubahan 2015. Sementara itu, dividen yang perlu dibayar BUMN non-emiten sebesar Rp16,24 triliun.
Total dividen yang diusulkan oleh Kementerian BUMN kepada DPR senilai Rp34,956 triliun dalam Nota Keuangan APBN-P 2015 atau lebih rendah dibandingkan dengan Rp44 triliun dalam APBN 2015.
Gatot mengatakan simulasi target tersebut belum tentu sesuai dengan kinerja perusahaan. Salah satu penyetor dividen terbesar, PT Pertamina, sementara diperkirakan bakal tidak menyetor dividen sebesar tahun lalu karena pengaruh turunnya harga minyak.
Dengan demikian, pemerintah perlu menyesuaikan pembayaran dividen tersebut kepada BUMN lain karena pemerintah harus memenuhi target pembayaran dividen yang telah ditetapkan di APBN Perubahan 2015 kelak.
Sementara itu, sejumlah bank BUMN mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan DPOR di bawah 30%. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Gatot Suwondo mengatakan pihaknya mengusulkan agar besaran rasio dividen tersebut sekitar 20%-25%.
Gatot mengatakan kebijakan dividen yang jelas sebenarnya sangat dibutuhkan bagi BUMN. Dia berpendapat penurunan setoran dividen BUMN bakal memiliki dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan infrastruktur melalui APBN.
Dalam kesempatan lain, manajemen BBRI mengusulkan rasio pembayaran dividen tersebut sebesar 10%-20%. Sekretaris Perusahaan BBRI Budi Satria mengatakan CAR perseroan pada saat ini hampir 19% yang dapat membuat perseroan tumbuh lebih tinggi.
“CAR kita masih bagus, hampir 19%. Apalagi kalau pemerintah jadi memangkas dividen hanya menjadi 10% saha. Untuk tahun depan, tentu kita harus lihat lagi hitung-hitungannya,” kata Budi.
Sebagai gambaran, dividen yang disetor oleh BUMN sektor perbankan cukup besar dibandingkan dengan nilai dividen yang dibayar oleh BUMN sektor non-perbankan. Porsinya bisa mencapai lebih dari 20%.
