Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan konstruksi milik negara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. mengumpulkan kontrak baru senilai Rp19,03 triliun sampai akhir November 2015 atau sekitar 60,15% dari target senilai Rp31,64 triliun.
Dengan pencapaian tersebut, emiten berkode saham WIKA itu perlu mengumpulkan kontrak baru senilai Rp12,6 triliun selama Desember 2015 supaya dapat mencapai target kontrak baru sepanjang 2015.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Suradi memaparkan proyek yang telah diperoleh sampai November 2015 antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan Rp931,84 miliar, proyek Bendungan Passelorang di Sulawesi Selatan Rp478 miliar.
Selain itu, proyek lainnya antara lain bandar udara Oecusie di Timor Leste Rp1,01 triliun, proyek tol Cisumdawu Phase 2 Rp633,82 miliar, proyek New Priok Container Terminal di Jakarta Utara Rp181,5 miliar, proyek Bendungan Keureto di Nanggroe Aceh Darussalam Rp406,92 miliar.
“Proyek Jalan Non Tol Ciledug Rp351 miliar, proyek Bendungan Logung Jawa Tengah Rp584,9 miliar, proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda Rp289,39 miliar, proyek double track Jatinegara-Manggarai Rp330 miliar dan proyek jalan tol Solo-Kertosono Rp717,79 miliar,” papar Suradi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2015).
Sampai kuartal III/2015, Wijaya Karya membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp390,49 miliar atau turun 2,55% dibandingkan dengan Rp400,71 miliar pada periode yang sama 2014.
Perusahaan itu membukukan penjualan (tidak termasuk kerjasama operasi/KSO) sebesar Rp8,09 triliun pada kuartal III/2015 atau turun 6,04% dibandingkan dengan Rp8,61 triliun pada periode yang sama 2014.
Dengan pencapaian tersebut, perusahaan baru mencapai sekitar 48,91% dari target penjualan Rp16,54 triliun. Pencapaian laba juga baru sekitar 51,05% dari target laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp764,52 miliar pada 2015.
“Capaian kinerja Wika tersebut dikarenakan adanya perlambatan ekonomi Indonesia yang nyata pada tahun 2015, kendala pembebasan lahan yang berdampak pada realisasi pengerjaan proyek,” papar Suradi.
Selain itu, faktor lainnya adalah perubahan nomenklatur organisasi kementerian yang berpengaruh pada pencairan pembayaran pekerjaan, serta proses pelelangan dan pelaksanaan proyek infrastruktur power plant 35.000 mega watt yang baru dimulai akhir 2015.
