Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai perlu meningkatkan kualitas layanan di fasilitas tingkat pertama atau FKTP. Meningkatnya layanan di tingkat primer akan menekan beban fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yang selama ini memakan biaya besar.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan perlu melakukan optimalisasi pelayanan di tingkat pelayanan pertama atau primer. Peningkatan kualitas itu akan memengaruhi beban pengeluaran jaminan sosial.
Dia mencatat bahwa hanya 18 persen biaya program jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk pembiayaan di FKTP. Padahal, berdasarkan kalkulasinya, pembiayaan itu harus mencakup hingga 30 persen–40 persen dari total pembiayaan JKN.
“Saat ini juga perlu adanya evaluasi pada benefit atau manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dilanjutkan melakukan costing dan pricing tarif layanan kesehatan sebagai input dalam perhitungan kapitasi, serta upaya perluasan Kapitasi Berbasis Kinerja [KBK],” ujar Budi dalam kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar, Selasa (9/3/2021).
Menurut Budi, kuatnya pembiayaan di sektor pelayanan primer dan meningkatkan benefit manfaat pelayanan kesehatan lainnya di FKTP akan memengaruhi biaya layanan di tingkat rujukan/lanjutan. Program promotif dan preventif pun menjadi kunci di tahap ini.
Akademisi Universitas Gadjah Mada Julita Hendrartini menilai bahwa penguatan layanan FKTP membuat penanganan penyakit kronis dan paliatif dapat dilakukan segera, melalui pelayanan telekonsultasi. Upaya itu dapat mencegah kondisi pasien yang memburuk, sehingga menekan biaya layanan kesehatan.
Para pakar kesehatan dari berbagai perguruan tinggi memberikan masukan terkait penyelenggaraan JKN dalam program BPJS Kesehatan Mendengar. Mereka tergabung dalam kelompok pakar, yang terdiri dari akademisi, konsultan kesehatan, hingga pakar jaminan sosial.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengapresiasi kontribusi para pakar dan tokoh jaminan sosial ini dalam memberikan gagasan, masukan serta evaluasi yang telah disampaikan.
“Kami harapkan komunikasi ini akan tetap terjalin dan terus berkesinambungan, gagasan dan evaluasi yang berharga ini akan kami telaah dan analisa lebih dalam sebagai upaya perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” ujar Ghufron.
